Menu Tutup

Sosialisasi Gus Jazil Sewon Bantul: Nilai Pancasila harus ada dalam pembangunan

TRIBUNNEWS.COM-Pada 4 Oktober 2020, ratusan masyarakat Kabupaten Bantul di Yogyakarta berkumpul di Pusat Kegiatan Belajar (SKB) di kawasan lokasi Sewon Kia dan anggota masyarakat lainnya seperti Pemuda Anshor dan Banser. . Di sana ia turut serta dalam kegiatan sosialisasi Pancasila, UUD NRI, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika pada tahun 1945, atau sosialisasi empat pilar MPR. Wakil Presiden MPR Jazilul Fawaid, anggota MPR Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sukamto, dan Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslich menghadiri acara sosial tersebut.

Jazilul Fawaid dalam sambutannya mengatakan sangat senang bisa datang ke Sewon. Wapres PKB DPP mengatakan: “Selain memimpin kerja sosialisasi dan menjaring aspirasi masyarakat, staf Sekretariat Jenderal MPR dan saya juga turut serta dalam pertemuan tersebut.” Ia senang dengan Kia sebagai anggota Ormas Islam. Dapat berpartisipasi dalam aktivitas ini. Dia berkata: “Ini menunjukkan bahwa kami adalah Muslim yang baik dan warga negara yang baik.” Dikatakan bahwa para sarjana senior mengajari Muslim untuk mencintai tanah air mereka. Ia menjelaskan: “Para sarjana sebelumnya mengajari kita bagaimana memperlakukan negara dan negara dengan cara yang patut dicontoh, yaitu mencintai tanah air kita.”

Apakah perbatasan antara Muslim dan negara bukanlah pertanyaan yang mudah. Ia mencontohkan bagaimana gejolak situasi di Timur Tengah biasanya akibat masalah ini. Dia berkata: “Di Indonesia, hubungan antara negara dan Islam telah berakhir.” – Berkat peran Santri dan Ulima, hubungan yang harmonis telah terjalin antara Islam dan negara. Ia mengatakan: “Saya yakin ini terjadi di Bantul.” – Kepada peserta, seorang pria bernama Gus Jazil menyatakan bahwa rakyat Indonesia menuntut demokrasi Pancasila sistem. Demokrasi pancasra menjadi dasar musyawarah dalam proses pengambilan keputusan.

“Rembugan dari Jawa. Negosiasi adalah negosiasi. Cara ini digunakan untuk memilih pemimpin.

Seperti yang dijelaskan demokrasi dalam pemilihan langsung, ada efek atau efek samping yang tidak bisa kita antisipasi. Misalnya, Pemilihan langsung pemimpin demokrasi, Pilkada tentu sangat mahal, bahkan di negara demokrasi seperti itu, ada proses transaksi atau kebijakan moneter, jika masyarakatnya pragmatis akan lebih menyedihkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi