Menu Tutup

Bamsoet: Menjaga kesehatan masyarakat dan demokrasi sama-sama penting

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan keberhasilan Pilkada 2020 di 270 kabupaten dan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat harus bertanggung jawab dan berkontribusi sesuai peran dan kemampuannya masing-masing. Untuk membangun semangat kebersamaan dan gotong royong dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa, diperlukan kesamaan pandangan dan kesadaran kolektif. Keberagaman negara kita memiliki banyak faktor yang dapat memicu konflik horizontal. Persaingan politik dalam kondisi ekonomi saat pandemi akan dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ”kata Bamsoet saat menjadi pembicara virtual dalam diskusi“ Pilkada Berkualitas. ”Kesepakatan Kesehatan: Utopia atau Realitas? Rabu ( 30/9/20) dipandu oleh LHKP PP Muhammadiyah dari Kantor Presiden MPR RI di Jakarta.

Hadir dalam acara tersebut mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, juru bicara ke-20 MPR RI dan Panitia Ahli KAHMI.Komite Pemilihan Umum (KPU) dan berbagai pihak terkait telah melakukan segala upaya dan upaya untuk mengimplementasikan Negara Pirkada melalui penerapan perjanjian kesehatan, namun masih terdapat beberapa potensi kendala dalam kebijakan organisasi Pirkada selama pandemi COVID-19. Misalnya tingkat partisipasi pemilih, kedisiplinan pelaksanaan prosedur sanitasi, kualitas penyelenggaraan Pilkada, ketersediaan sumber daya dukung, dan ketidakpastian pelaksanaan Pilkada. Dalam waktu dekat, penyebaran COVID-19 dan minimnya vaksin, Masih banyak masyarakat yang enggan merasa cemas untuk melakukan kegiatan di tempat umum, terutama dalam rangka Pilkada yang melibatkan mobilisasi anak secara besar-besaran. Bamsoet mengatakan perlu adanya kegiatan sosial yang memadai untuk menginspirasi dan membujuk para pemilih untuk membuat pilka. Cara desain pakaian Dada tidak berisiko “berisiko terpapar COVID-19”.

Hal lain yang perlu diperhatikan, Kepala Kementerian Pertahanan FKPPI terus mengatakan bahwa ini adalah disiplin perjanjian sanitasi, sekalipun akan ada pemungutan suara baru. Diadakan pada Desember 2020, berbagai tahapan pemilu pasti sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

“Langkah-langkah implementasi kesepakatan kesehatan di setiap tahapan harus diikuti dengan ketat untuk meminimalkan risiko penyebaran COVID-19. . , Pada saat pemungutan suara. “Meski sosialisasi tentang pentingnya penyelenggaraan prosedur kesehatan telah dilakukan oleh berbagai pihak, namun tata tertib yang diterapkan harus menjadi bagian dari standar operasional prosedur (SOP) Pilkada di semua tahapan,” jelas Bamsoet. Wapres dan Pemuda Pancasila mengenang, agar Pilkada dapat dilaksanakan dengan aman di setiap daerah yang berpotensi penyebaran COVID-19, harus disediakan sumber daya yang memadai. Misalnya, permintaan alat pelindung diri (APD), penyediaan tes cepat atau RT-PCR, dukungan tenaga medis, dukungan sarana dan prasarana, mau tidak mau mengarah pada dukungan anggaran. Menurut data Kementerian Dalam Negeri mulai Juni 2020, selama pilkada yang digelar bersamaan saat pandemi, hanya 76 dari 270 kabupaten yang akan digelar Pilkada yang menyatakan tidak membutuhkan APBN atau APBD. Anggaran ekstra. Bansout menyatakan: “Jika pandemi Covid-19 belum berakhir pada Desember 2020, apa yang harus kita lakukan? Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah serentak bisa ditunda. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Angka tersebut memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan transaksi Pilkada secara serentak, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, namun pada saat yang sama masih dimungkinkan untuk ditunda kembali penyelenggaraan transaksi Pilkada secara serentak.

Lihat Pasal 201A ayat 3, jika karena COVID-19 Jika bencana nasional kerakyatan belum berakhir dan tidak mungkin memberikan suara pada waktu yang sama, maka berikan suara pada waktu yang sama di bItu dapat ditunda ke Ulan Bator pada Desember 2020.

“Kalau begitu masalahnya sejauh ini belum ada satu pihak yang bisa memastikan akhir dari pandemi. Itu sudah dilaksanakan), dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan tafsir dan pendapat yang berbeda, kata Bamsoet, karena belum ada yang jelas dan tegas. Referensi.

Soal kualitas Pilkada, Wakil Ketua Umum Partai Gorka menyampaikan keprihatinannya bahwa 80% petahana yang kembali ke Pilkada Challenge menggunakan berbagai cara sosial. Program pendampingannya tersembunyi Alat kampanye. Selain itu, pandemi mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat, yang meningkatkan risiko kebijakan moneter. “Ketidakadilan persaingan politik dan potensi peningkatan kebijakan moneter pasti akan menurunkan kualitas kehidupan demokrasi kita. Namun, saya yakin pandemi ini adalah ujian, jadi kita bisa melangkah lebih jauh. “Sejauh mana kami dapat menangani tes ini akan sangat menentukan negara kami dan masa depan negara kami,” Bamsoet menyimpulkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi