Menu Tutup

Wakil Ketua MPR RI berharap pemerintah menghormati keputusan badan hukum tersebut

TRIBUNNEWS.COM-Sejak Presiden Jokowi menjabat, pemerintah telah melakukan sejumlah pelanggaran hukum berdasarkan putusan pengadilan. Ini termasuk kemacetan Internet yang sewenang-wenang di Papua dan Papua Barat. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusannya (03/06/2020) menyatakan bahwa kewenangan diskresioner yang digunakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperlambat dan mencegah penggunaan internet tidak memenuhi persyaratan UU 30 Tahun 2020. Banyak orang Papua dan Papua Barat tidak dapat mengakses Internet untuk memahami keadaan Papua dan Papua Barat. Selain itu, sejak Agustus 2019 hingga September 2019, banyak warga yang dirugikan secara sosial dan ekonomi.Sejak (22/3/2017), pemerintah dikabarkan melakukan pelanggaran kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan pusat. Hukum (karhutla) Kalimantan. Keputusan ini diambil setelah Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya menyetujui sebagian besar class action dari Kampanye Anti Rokok Kalimantan Tengah (GAAS). / 2017). Bahkan permintaan pemerintah untuk naik banding ke Mahkamah Agung kembali ditolak. Akhirnya pemerintah melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan yang melanggar undang-undang tersebut, dan hasilnya ditolak kembali.

Selain itu, pemerintah juga telah kehilangan permintaan untuk menambah sumbangan dari BPJS Kesehatan. Sejak 1 Januari 2020, pemerintah menggunakan defisit sebagai alasan untuk menaikkan iuran BPJSSanté menjadi 100%. Komunitas Penderita Dialisis di Indonesia (KPCDI) juga mengajukan Gugatan PERPRES Nomor 75 Tahun 2019 tentang peningkatan jaminan kesehatan dari sumbangan BPJS Kesehatan. Mahkamah Agung mengizinkan persidangan dalam putusannya dan mengesampingkan peningkatan sumbangan BPJSSanté pada 3 September 2020. Namun, pemerintah kembali menaikkan pungutan yang berlaku mulai (1/7/2020), dan kenaikan tersebut tidak jauh berbeda dengan kenaikan sebelumnya.

Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, sangat berharap pemerintah bisa menjadi teladan dan menghormati serta menaati putusan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Ibarat main sepak bola, pemerintah juga kalah 0-3 dari rakyat. Tentunya dalam situasi pandemi Covid-19 yang tidak stabil, hal ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat. – “Jika pemerintah tidak menghormati dan menaati putusan hukum, bagaimana dengan masyarakat? Akibat kebakaran hutan dan lahan, pemerintah harus segera menindaklanjuti keputusan pendirian rumah sakit paru khusus.” Pemerintah juga harus mempertimbangkan kembali peningkatan sumbangan BPJS untuk menghormati putusan MA. Seorang anggota Dewan Tertinggi Partai Demokrat dari Partai Progresif Demokratik menjelaskan bahwa pemerintah harus mengeluarkan keputusan untuk memblokir Internet di Papua dan Papua Barat untuk menjadi contoh kepatuhan terhadap hukum. Yang terbaik adalah mempertimbangkan setiap kebijakan dalam segala aspek, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi