Menu Tutup

Bamsoet: Diperlukan desain pembangunan komprehensif yang hebat di Papua

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menekankan perlunya proyek rekonsiliasi, pembangunan holistik, dan terintegrasi berskala besar untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua (termasuk perempuan). Dengan memperhitungkan dana kemandirian khusus yang telah dibayarkan selama hampir 20 tahun yang berjumlah 92,24 miliar rupee tersebut, belum mampu mengatasi berbagai persoalan di Papua. Selain itu, dengan grand design, di bawah koordinasi Papua sebagai Kepala Badan Pembangunan Papua, berbagai kementerian / lembaga dapat memiliki model yang sama, tidak lagi beroperasi secara mandiri dan mempermudah regulasi, sehingga tidak ada lagi antarpemerintah. Tumpang tindih. Bamsoet memimpin rapat konsultasi pimpinan MPR RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bapenas Suharso Manoarfa, yang sebenarnya pada Selasa (22/9/20). ).

Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, dan Zyarif Hasan, Zukivri Hasan, Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid (Fadel Muhammad) dan Fadel Muhammad (Fadel Muhammad). Direktur Biro Dokumen MPR RI Papua Wamahma dan anggota MPR Papua Indonesia antara lain Robert Kardinal, Sulaeman Hamzah dan Rico Sia.

Ketua DPR RI ke-20 mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang mempersiapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Amandemen tersebut tidak bermaksud untuk mencabut status khusus pemerintahan sendiri (Otsus) Papua, tetapi memperluas alokasi dana swadaya khusus Papua untuk hanya mencakup 20 tahun (2001-2021) ).

“Seperti yang dikatakan oleh penanggung jawab Papua Nas, pemberian dana kepada Papua Dajin akan berakhir pada tahun 2021. Oleh karena itu, setelah tahun 2021, masyarakat Papua dapat terus menerima dana Dajin dan perlu memperhatikan Pasal 34. Peraturan tersebut direvisi. Rencananya pemerintah akan meningkatkan Dana Swadaya Masyarakat Papua dari awal sebesar 2% menjadi 2,25% dari pagu nasional DAU. Selain amandemen Pasal 34, juga harus memperhatikan perubahan Pasal 76 dan Pasal 27. Proses pembuatan revisi 77 agar Papua bisa dibagi menjadi lima wilayah bisa berjalan lancar, ”jelas Bamsoet. Kementerian Ketahanan Nasional FKPPI menjelaskan bahwa selain memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa deposit mineral, Papua juga memiliki berbagai potensi ekonomi yang jika dikembangkan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, dan kekayaan Papua dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat Papua. . Oh berkata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi