Menu Tutup

Kekayaan bersih tinggi: Jangan memotong kursus sejarah dan agama

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Muktamar Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hidayat Nur Wahid menolak orasi banyak pihak tentang topik penghapusan agama usai pidatonya dengan topik penghapusan agama. Tema sejarah. Menurutnya, Indonesia adalah Pancasila, bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari urusan negara. Penghapusan mata pelajaran agama yang diusulkan dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat sekularisasi Indonesia dan menghapus Kementerian Agama.

“Karena Indonesia bukan organisasi komunis, ateis atau sekuler, melainkan Pancasila, maka wajar bila penelitian agama di tanah Pancasila perlu diperkuat, sebaliknya justru mengurangi Jam kerjanya tidak ditekankan, sehingga tidak diuji di PBB kemudian dibahas dan dihapus. Pasal 31 ayat 3 dan 5 UUD NRI 1945 mudah dipahami karena ketentuan tersebut memperkuat eksistensi dan Pentingnya, dengan demikian memperkuat kecerdasan karakter siswa dalam berkeyakinan, bertakwa dan berakhlak mulia, serta meningkatkan harkat dan martabat warga negara; pelanggaran moral dan permasalahan kriminal di kalangan siswa; seperti perilaku asusila, narkoba dan mata pelajaran agama, hal ini semakin banyak. Dibutuhkan siswa jaman sekarang memiliki keyakinan yang kuat dan akhlak yang saleh, nurani yang luhur dan mulia, cerdas, intelektual dan sosial, sehingga memperoleh manfaat dari “kekebalan terhadap penyimpangan dan pelanggaran tersebut”, Hidayat menyampaikan dalam keterangan tertulisnya. Diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (23/9).

Hidayat yang juga anggota Panitia VIII DPR RI mengatakan bahwa sila ketuhanan Pancasila yang pertama pada tuhan pertama menunjukkan bahwa kehidupan beragama diakui dan didukung oleh negara. Dalam konteks pendidikan, turunan doktrin tersebut tertuang dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan serta moral aristokrasi. Selain itu, Pasal 31 ayat 5 dengan jelas menyebutkan bahwa pemerintah mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Selain itu, hak atas pendidikan juga diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara (Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Hal ini menunjukkan pentingnya agama dan pendidikan agama dalam sistem pendidikan Indonesia. — Orang kaya terkejut dengan mereka yang mengusulkan untuk menghilangkan masalah agama. Memang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri menegaskan bahwa hingga tahun 2022, kebijakan terkait rencana nasional tidak akan mengalami perubahan yang mendasar, termasuk penyederhanaan rencana. Oleh karena itu, Mendikbud juga harus berani secara terbuka menolak usulan “radikal” terhadap penghapusan tema sejarah, apalagi tema agama, serta melakukan advokasi secara terbuka dan jujur. Pembebasan negara dari penjajahan asing dan pembentukan negara serta konstitusi Indonesia, sehingga tidak lepas dari kebijakan nasional termasuk kebijakan nasional yang berkaitan dengan pendidikan nasional. Yang ingin menghapus sama sekali peran agama dalam Pancasila adalah organisasi sekuler radikal, tidak ingin bangsa Indonesia maju dan maju. Ia menegaskan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh dipertahankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi