Menu Tutup

MPR mengembalikan predikat WTP

TRIBUNNEWS.COM-Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan “Keuangan MPR 2019”, Rapat Permusyawaratan Rakyat (MPR) diubah namanya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketua BPK Achasanul Qosasi menyampaikan laporan keuangan MPR LHP kepada Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, di ruang rapat Delegasi DPRD DKI Jakarta, Senin (10/8/2020).

Laporan keuangan MPR LHP disampaikan oleh Sekjen MPR Dengan bantuan Ma’ruf Cahyono, Kepala Auditor BPK, Tim Pemeriksa, dan Staf Sekretariat Jenderal MPR. — Achsanul Qosasi mengatakan, sebagai lembaga tingkat tinggi nasional, rekor MPR luar biasa karena temuannya sedikit dan tidak signifikan. . Terima kasih kepada Dr. Ma’ruf Cahyono, Sekretaris Jenderal MPR, karena kesimpulan BPK tentang lembaga-lembaga tertinggi MPR tentang pengelolaan keuangan publik tidak penting. Ini lumayan besar bagi MPR sebagai lembaga negara tingkat tinggi, “ujarnya. Achsanul yakin Sekjen MPR bisa menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.” Sejauh ini MPR bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sampai saat ini belum terpakai, ujarnya. Wakil Presiden -MPR Fadel Muhammad mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah menyampaikan laporan keuangan MPR 2019 untuk LMP. Fadel Muhammad berharap MPR dapat meningkatkan pelaporan keuangan.

Di saat yang sama, Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan lembaga MPR hampir setiap tahun dianugerahi gelar WTP. Notifikasi WTP merupakan penghargaan yang diberikan kepada lembaga negara, kementerian, pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN yang dapat memberikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Laporan LHP Ma’ruf LHP BPK tentang keuangan MPR membuktikan bahwa Sekretariat Jenderal MPR dapat mengelola keuangan dengan baik, sehingga dipuji oleh BPK. Ia mengatakan: “Kami mampu mengelola anggaran sesuai standar akuntansi sehingga gelar WTP ini bisa kami pertahankan setiap tahun.” Maruf melanjutkan, untuk mencapai BPK LHP ini merupakan kerja keras semua departemen. Tanpa peran seluruh unit kerja, pengelolaan anggaran tidak dapat dilakukan secara tertib sesuai dengan standar dan aturan akuntansi. Pada 2019, kinerja MPR mencapai 97. Dalam hal penyerapan anggaran MPR mencapai 95,62%. Sebelumnya, pada September 2019, MPR juga memenangkan opini WTP selama lima tahun berturut-turut (2014-2018). Saat itu, MPR menerima penghargaan BMN, yaitu penghargaan Pengelolaan Barang Milik Nasional (BMN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi