Menu Tutup

Wakil Ketua MPR RI berharap pemerintah menghormati keputusan badan hukum tersebut

TRIBUNNEWS.COM-Sejak Presiden Jokowi menjabat, pemerintah telah melakukan sejumlah pelanggaran hukum berdasarkan putusan pengadilan. Ini termasuk kemacetan Internet yang sewenang-wenang di Papua dan Papua Barat. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada (03/06/2020) menyatakan bahwa kewenangan discretionary yang digunakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperlambat dan mencegah beroperasinya internet tidak memenuhi persyaratan UU 30 Tahun 2020. Banyak orang Papua dan Papua Barat tidak dapat mengakses Internet untuk memahami keadaan Papua dan Papua Barat. Selain itu, sejak Agustus hingga September 2019, banyak warga yang merasa dirugikan secara sosial dan ekonomi.Sejak awal (22/3/2017), pemerintah menyatakan melanggar karhutla yang melanda kawasan pusat. (Karhutla) Hukum Kalimantan. Keputusan ini diambil setelah Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya menyetujui sebagian besar class action Kalimantan Tengah Anti Rokok (GAAS).

Pemerintah telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pemerintah Pusat Kalimantan, namun ditolak pada (19/9) / 2017. Bahkan permintaan pemerintah untuk naik banding ke Mahkamah Agung kembali ditolak. Akhirnya pemerintah melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan yang melanggar undang-undang tersebut, dan hasilnya ditolak kembali.

Selain itu, pemerintah juga kehilangan permintaan untuk menambah sumbangan BPJS Kesehatan. Sejak 1 Januari 2020, pemerintah menggunakan defisit sebagai alasan untuk menaikkan iuran BPJSSanté menjadi 100%. Komunitas Penderita Dialisis di Indonesia (KPCDI) juga menggugat PERPRES No. 75 tahun 2019 atas jaminan kesehatan terkait peningkatan donasi dari BPJS Kesehatan. Mahkamah Agung mengizinkan persidangan dalam putusannya dan mengesampingkan peningkatan sumbangan BPJSSanté pada 3 September 2020. Namun, pemerintah kembali menaikkan pungutan yang akan diberlakukan mulai (1/7/2020), dan kenaikan tersebut tidak jauh berbeda dengan kenaikan sebelumnya.

Saryaf Hassan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, sangat berharap pemerintah menjadi teladan dan menghormati serta menaati putusan Mahkamah Agung RI. Ibarat sepak bola, pemerintah juga kalah 0-3 dari rakyat. Tentunya dalam situasi pandemi Covid-19 yang tidak stabil, hal ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat. “Pemerintah juga harus mempertimbangkan kembali untuk meningkatkan sumbangan BPJS untuk menghormati putusan MA. Pemerintah harus menerima keputusan pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat sebagai contoh ketaatan pada hukum.” Anggota Dewan Tertinggi Partai Demokrat dari Partai Progresif Demokratik itu. Untuk menghindari hal ini terulang kembali, sebaiknya setiap kebijakan dalam setiap aspek dipertimbangkan, terutama yang terkait dengan kepentingan penduduk secara keseluruhan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi