Menu Tutup

HNW menyerukan penghentian program sertifikasi pembicara

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, meminta Kementerian Agama mengakhiri sengketa sertifikasi pembicara yang tidak valid. Karena penerapan skema otentikasi, hal itu menyebabkan gejolak, kontroversi, dan penolakan di seluruh komunitas. Misalnya, Muhammadiyah MUI (Sekum) bahkan ditentang oleh tokoh non-Muslim seperti Christ Wamena.

Hidayat menilai munculnya agenda kontroversial tersebut sangat tidak tepat, apalagi menyita perhatian negara-negara yang terkena dampak bencana Covid-19. Munculnya rencana pandemi tersebut juga membantah pernyataan Presiden Jokowi yang membuat semua pihak fokus dan sibuk menangani Covid-19.

“Meskipun saya setuju untuk melanjutkan pertemuan sesuai adat istiadat / wasathiyah, daripada radikal / tathorruf yang dipimpin oleh Menteri Agama dan Menteri Agama rahmatan lil alamin, kita harus memberi contoh dulu daripada membahas otentikasi; ini telah Rencana kontroversial tersebut juga menimbulkan keresahan sosial di dalam umat dan tidak membantu membangun kekebalan terhadap Covid-19, ”kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (Senin) (7/9). -Hidayat mengkritisi dan mengingatkan bahwa program sertifikasi pembicara tidak pernah muncul dalam rencana kerja atau rencana kerja prioritas Kementerian Agama, juga tidak muncul dalam anggaran yang diajukan Kementerian Agama ke DPR. Dibahas dan disetujui oleh Panitia Kedelapan DPR-RI. Kemudian, orang-orang kaya mempertanyakan Kementerian Agama, Kementerian Agama sangat ingin membuat pidato ini agar terdengar seperti rencana prioritas tinggi, tetapi tidak pernah mengusulkannya sebagai rencana, apalagi rencana kerja prioritas. . Padahal, sejak awal pertemuan Menteri Agama dengan Komite Kedelapan Partai Progresif Demokratik secara konsisten menolak “radikalisme tanpa definisi atau langkah-langkah” yang dibahas Menteri Agama. Namun sejak itu, Kementerian Agama tidak pernah melaksanakan program prioritas atau non prioritas terkait sertifikasi pembicara terkait isu aktivisme, yang akan dibahas dan disetujui oleh Panitia Kedelapan DPR-RI. – “Jadi bagaimana prosedurnya muncul dan diterapkan? Apa legalitasnya? Siapa yang membayar? Kenapa dan untuk siapa? Kata Hidayat.

Kalau tujuan sertifikasi memang konsultasi dan pengadaan,” kata Hidayat Selama ini Kementerian Agama dan MUI sudah menyusun rencana pemekaran bersama. BNPT, BPIP, dll) bukanlah hal yang mudah dan murah.Misalnya mengingat Kementerian Agama masih banyak kendala dan kendala dalam sertifikasi guru dan guru, Apalagi karena keterbatasan anggaran nasional akibat pengurangan pajak, dan kebijakan redistribusi anggaran umum, fokusnya ada pada pengelolaan COVID-19. -Orang-orang dengan kekayaan bersih tinggi bahkan khawatir Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ikut serta dalam proyek sertifikasi. Akan ada stigma radikal non Pancasila bagi pekerja yang tidak bersertifikat, bahkan tolak ukur sertifikasi sangat kabur, tidak pernah disosialisasikan / diuji oleh publik, dan tidak dapat memberikan hasil yang obyektif dari kepercayaan publik / ummat.

Meski sejarah membuktikan bahwa dakwah Muslim (Ustadz, Muballigh atau Kiyai) selalu berada di garis depan untuk menginspirasi Uma untuk mempertahankan NKRI dari penjajah asing dan pengkhianatan Partai Komunis Indonesia, kini Menteri Agama tak hanya lupa. Untuk cerita ini pembicara, misionaris dan pembicara akan diberi penghargaan atas nama radikalisme, intoleransi daripada pancasila, alasannya sederhana karena mereka dianggap tidak lulus program untuk mendapatkan ijazah pembicara, yaitu tentu saja ini memang benar. Menyakitkan hati umat Islam.

Aneh, meski Menteri Agama begitu serius dengan program sertifikasi, katanya “melibatkan MUI, BNPT dan BPIP yang merupakan direktur jenderal pembinaan umat Islam”. Komunitas Islam bahkan menyatakan bahwa “rencana tersebut tidak ada konsekuensinya.” -Hidayat menambahkan, Kementerian Agama seharusnya tidak ngotot merumuskan rencana yang meresahkan masyarakat, yang ditolak banyak parpol. Selain itu, rencana dan anggaran tersebut tidak pernah diajukan dan disetujui DPR. “Rencana kontroversial dan tidak berguna semacam ini harus dibatalkan. Agar Menteri Agama fokus melaksanakan rencana kerja prioritasnya dan melalui rencana Kementerian Agama memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk mengatasi Covid-19, & rdq; Orang kaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi