Menu Close

Wakil Direktur MPR RI: Daya beli melemah dan ekonomi menyusut

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk mempercepat dan memantau proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Padahal, selama pandemi Covid-19, banyak orang yang menganggur dan merasakan dampak penurunan ekonomi yang cukup tajam.

Setahu kami, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan jumlah pengangguran meningkat 3,05 juta menjadi 9,2% sesuai data Bappenas saat pandemi Covid-19. Faktanya, survei yang dilakukan LIPI di FEB UI pada 5 Februari (5 Februari 2020) memperkirakan sebanyak 25 juta pekerja berisiko menganggur saat pandemi Covid-19. Partai Demokrat menyatakan bahwa bantuan sosial tidak hanya untuk membantu masyarakat di akar rumput, tetapi juga membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Pasalnya, pada saat pandemi Covid-19, bantuan tunai sosial dapat mendorong masyarakat untuk menjaga daya beli. Akibatnya, ini tidak hanya terkait dengan masyarakat kecil, tetapi juga mengganggu perekonomian Indonesia akibat menurunnya arus uang dan barang, ‚ÄĚkata Syarief Hasan. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan APBN Rp 203,9 triliun untuk posko perlindungan. Prosedurnya juga berbeda. Mulai dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Bansos Jabodetabek dan Non-Jabodetabek, Bantuan Logistik, Bantuan Langsung Tunai hingga dana besar hingga yang dianggap bermasalah yaitu Kartu Bantu Pra Kerja.Pada tahun 2020 Pada akhir Juli 2008, proporsi ini hanya 34,04%. Nyatanya, Covid-19 mengganggu kehidupan dan perekonomian selama hampir lima bulan.

<< Lambatnya realisasi dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat menunjukkan kurangnya respon pemerintah terhadap Covid Kecepatan dan ketepatan tujuan dari dampak sosial ekonomi pandemi, misalnya penyaluran bantuan sosial kepada atau melalui kelompok perusahaan besar, dan program pra kerja dengan tujuan yang jelas bahkan dapat mengarah pada kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. Ia juga mencontohkan bahwa pemerintah Tumpang tindih data tidak selalu menyebabkan lambatnya distribusi. Menurutnya, pemerintah telah memperoleh berbagai sumber daya dan instansi untuk melakukan sentralisasi data sehingga tidak terjadi duplikasi.

“Pemerintah harus menggunakan database untuk menghindari Tidak ada tumpang tindih di database. Dia menambahkan.

Politisi Demokrat itu juga menegaskan bahwa pemerintah dapat melaksanakan reformasi birokrasi, seperti misi Presiden Jokovy dalam penyaluran bansos. Syarief Hasan menyimpulkan: “Covid-19 parah atau mati.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi