Menu Tutup

Bamsoet mendorong Pancasila untuk dimasukkan dalam kurikulum wajib belajar

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, pemateri Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendesak agar Pendidikan Akhlak Pancasila (PMP) menjadi mata pelajaran wajib bagi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Sejak diundangkannya Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, hilangnya disiplin PMP telah melemahkan fondasi negara akibat kurangnya pemahaman negara terhadap generasi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sejak diundangkannya UU No. 20/2003. Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia saat ini sedang mempromosikan PMP menjadi mata pelajaran wajib lagi di semua jenjang pendidikan. Jika kita tidak mengerti ideologi, negara kita seperti kapal besar di tengah laut seperti kompas yang kehilangan arah. (SAPMA PP), dari Kantor Presiden MPR RI, Jakarta, Senin (22/6/20), Presiden SAPMA PP lainnya Aulia Arief dan Sekretaris Jenderal SAPMA PP Willy Danandityo. Selama periode ini, ratusan SAPMA PP lainnya Hampir semua pengurus mengikutinya. – — Mantan presiden DPR RI ini menegaskan bahwa kemunculan kembali disiplin PMP akan semakin memperkuat sosialisasi empat pilar MPR RI yang telah dilakukan MPR RI sejak tahun 2004. PMP akan menyasar mahasiswa dan sekaligus mensosialisasikannya. Keempat pilar MR RI ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu landasan kebangsaan dan pembinaan karakter dan jati diri bangsa Indonesia semakin diperkuat sehingga semakin mampu, cakap, dan berakhlak mulia serta berakhlak mulia. Bansout mengatakan: Ideologi, visi hidup dan landasan kebangsaan akan menjadi acuan dan pedoman bagi generasi muda untuk mewujudkan cita-cita dan cita-cita bangsa yang dijaga konstitusi. “Kemhan FKPPI menjelaskan bahwa kehidupan modern diselimuti oleh pesatnya perkembangan berbagai bidang kehidupan, dan tantangan merawat dan memelihara Pancasila semakin realistis. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah memberikan kemasan pada produk dan gaya hidup tersebut. Produk. Kelihatannya sangat menarik, terutama bagi generasi muda. “Jika kita lalai dan cuek, nilai-nilai asing ini pada akhirnya akan menghancurkan jati diri bangsa, tradisi dan budaya, moralitas dan kearifan lokal. Bancasit menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancassila hanya ada di ruang utopis, dan sila menjadi jauh di dalam hati, tetapi pelaksanaannya sepertinya tidak benar. Pancasila diimplementasikan dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan. Ada pepatah yang sama di semua belahan bumi bahwa pendidikan merupakan faktor kunci kemajuan suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, ras, ras, agama, atau jenis kelamin, berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan pemikiran Pancasra. Bamsoet menjelaskan: “Bukan hanya memori atau materi yang bisa dipahami, tetapi juga harus diterima dan dihayati, dibiasakan, bahkan menjadi ciri yang masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia.”

Wapres SOKSI juga menegaskan eksistensi 2018 No. 55 Menteri Riset Teknis dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang Pengembangan Ideologi Nasional, yang mewajibkan semua kampus untuk membentuk Perdana Menteri unit kegiatan kemahasiswaan Pengawal Ideologi Nasional (UKM-PIB) di bawah pengawasan. Izinkan organisasi kemahasiswaan di luar sekolah mengikuti ideologi Pancasila dan menjadi bagian dari wali melalui UKM-PIB.

“Pengurus SAPMA PP harus aktif mengikuti UKM-PIB agar bisa langsung berperan serta dalam pembangunan meminimalisir dan memberantas gagasan pengingkaran Pancasil.a, “kata Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi