Menu Close

Perpustakaan Universitas Untirta mendukung lahirnya metode MPR

TRIBUNNEWS.COM-Sesuai UU MP3 Nomor 17 Tahun 2014, lahirnya fungsi, tanggung jawab, status, dan kewenangan MPR yang berbeda dengan MPR, DPD, dan DPRD terus didukung. Salah satunya hadir dalam acara Pustaka Akademika yang digelar Rabu (2/9) di aula Gedung B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Sertan Banten. Perpustakaan Universitas Ontilta membahas topik “Konstitusionalitas Musyawarah Rakyat Republik Indonesia (MPR) untuk merumuskan Undang-Undang Kelembagaan yang mencerminkan bentuk Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah dan Wakil Kepala Sekolah Sukhna SP III Untirta. Serta Dekan Fakultas Hukum Untirta Agus Prihartono, serta Guru Besar dan Mahasiswa Untirta Serang Banten.

Selain menganalisis makalah, dalam kegiatan perpustakaan universitas, Perpustakaan MPR dan Untirta juga menandatangani kesepakatan. Penandatanganan nota kesepahaman diwakili oleh Dekan Humas MPR Karo Siti Fauziah dan FH Untirta Agus Prihartono.

Dalam sambutannya, Restu Gusti Monitasari SH selaku penulis makalah mengatakan bahwa fungsi dan tanggung jawab MPR terkesan membingungkan karena diatur dalam satu undang-undang yang sama dengan DPR, DPD dan DPRD. Semua yang terjadi antara MPR dan ketiga lembaga lainnya, seolah memiliki fungsi, tanggung jawab dan peran yang sama. Padahal, MPR dan DPR, DPD dan DPRD sangat berbeda.

“Seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK dan Komisi Yudisial, MPR juga harus membuat undang-undang tersendiri yang terpisah dari DPR, DPD, dan DPRD. Ini” kata Restu Gusti, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Menurut Pasal (1), penataan antara MPR dengan lembaga lain, khususnya DPRD menurut Restu, sangat kocar-kacir, karena Partai Demokrat Rakyat bukanlah badan legislatif yang memiliki kekuatan legislatif seperti Republik Demokratik Rakyat; Partai Demokrat merupakan bagian dari pemerintah daerah yang salah satunya akan menyusun peraturan daerah. Seharusnya UU MDRD tidak mengawasi DPRD. Karena DPRD tunduk pada “UU Instansi Pemerintah Daerah”, maka sudah sepantasnya. Karena tanggung jawab dan kewenangan MPR berbeda dengan lembaga negara lainnya, “-Lia Ries mengeluarkan pernyataan serupa kepada Dewi, SH, MH, Narsum, dan reviewer perpustakaan universitas. Menurut Lia, menurut 1945 Amanat Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa MPR diatur dalam undang-undang tersendiri yang independen dari lembaga lain. Meskipun MPR diberlakukan, tetap dapat digunakan dengan DPR dan DPD diatur dalam undang-undang yang sama (bukan DPRD). Tingkat DPR dan DPD lebih tinggi dari DPRD.

“MPR harus diatur dalam undang-undang tersendiri agar tidak membingungkan. Setidaknya undang-undang tidak mengatur DPRD. Karena Republik Demokratik Rakyat dan Partai Demokrat itu berbeda. Bagian legislatif dan sebagian lain dari pemerintah daerah, “kata Leah Riesta. -Karena berbagai alasan tersebut, menurut Lia, menurut UUD NRI 1945, penggunaan undang-undang berbeda dengan lembaga nasional lainnya. Perpres tersebut merupakan tugas konstitusional.

Sebelumnya dalam acara pembukaan acara, Siti Fauziah, Kepala Biro Humas MPR, dalam sambutannya menyampaikan bahwa MPR bersedia bekerjasama dengan semua pihak termasuk perguruan tinggi, swasta dan sektor publik. Padahal, selama dikaitkan dengan fungsi dan fungsi MPR, perpustakaan MPR juga dapat digunakan untuk menganalisis hasil karangan siswa. Selain itu, jika kegiatan tersebut bermanfaat bagi pidato siswa.

” , MPR membatasi kegiatannya untuk membantu mencegah penyebaran Covid 19 meskipun terus dilakukan seperti di Untirta, Siti Fauziah menambahkan, pelaksanaannya harus memperhatikan tata cara kebersihan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi