Menu Tutup

Wakil Presiden MPR RI: Contoh pembelajaran dari berbagai gerakan sosial rakyat

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan (Syarief Hasan), Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Demokrat Rakyat Indonesia, mengingatkan pemerintah akan pergerakan dua marinir Indonesia asal Maumere. Mereka semua dengan ikhlas menyumbangkan gaji dan THR untuk membantu masyarakat miskin di Maumere timur Nusa Tenggara yang terkena pandemi Covid-19.

Tak hanya di Maumere, para prajurit TNI di Kalimantan Timur juga menyumbangkan gaji mereka untuk mendapatkan alat kebersihan guna menghindari virus corona. Alat ini disediakan untuk orang yang berjualan di pasar tradisional. Ada pula prajurit TNI di Jawa Tengah yang bersiap membagikan sembako gratis dari gajinya kepada fakir miskin.

“Berbagai gerakan dihasilkan oleh ketulusan rakyat. Partai Demokrat dan partai lain telah mendatangkan pemasukan sebesar 191 miliar rupee kepada rakyat. Mereka harus menjadi panutan kita dan menggunakan uang pribadi mereka untuk membantu rakyat.” Tentang pemerintah? Gunakan uang ini. Kekayaan masyarakat yang dianggarkan kembali dari APBN mencapai 677,2 miliar rupee, namun belum optimal dan tidak merata, ”imbuhnya.

Wakil Ketua Musyawarah Rakyat mengusulkan agar pemerintah mengelola anggaran dan negara besar ini. Tunjukkan contoh dan transparansi di China.Beberapa catatan merah terkait kebijakan pemerintah. Pemerintah kembali menaikkan sumbangan BPJS yang dibatalkan MA.

Penjelasan lain, kenaikan harga BBM tetap berarti pemerintah menguntungkan rakyat karena minyak mentah dunia Harganya sangat murah sehingga banyak negara yang menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 50%.

Kebijakan kelistrikan seharusnya menurunkan harga BBM sebanyak 50%, namun distribusinya tidak merata.Pemerintah dalam ketidakpastian dan Covid 19 Pelaksanaan Rencana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) 3% dalam rangka menyusutnya ekonomi massal. Oleh masyarakat. Angka ini mencapai 70,1 triliun rupee.

Bantuan sosial tidak merata dan tidak tepat sasaran, bahkan dipicu Konflik baru di masyarakat. Akibat terputusnya distribusi pangan ke desa-desa, harga kebutuhan pokok di perkotaan juga mulai naik. Tarif pajak naik, dan utang sudah mencapai 6.316 triliun rupee atau sekitar 35% dari PDB. Di saat yang sama, akibat Covid-19 Dalam pandemi tersebut, pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam di tengah kesulitan sosial.

Wakil Ketua MPR mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945.

“Pemerintah harus lebih peka, waspada dan memperhatikan Perluas defisit APBN menjadi 6,34% (10.392 crore rupee). Apakah defisit besar ini ditujukan untuk mendanai ekonomi kerakyatan? Ia menyimpulkan: “Apakah pemerintah masih memiliki hati rakyat? Apakah ini sumber pendapatan utama?” Ketika semua rakyat dari semua suku bangsa masih hidup, kualitas hidup menurun bahkan menangis karena kesulitan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi