Menu Tutup

Bamsoet mendesak OJK segera menuntaskan kebingungan AJB Bumiputera

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Juru Bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menyelesaikan sengketa asuransi yang melanda Bumiputera 1912 United Life Insurance (AJB) yang membebani perusahaan tersebut. Banyak kerugian. Bahkan beberapa pemegang polis tidak dapat membeli asuransi pendidikan untuk anak-anak mereka. Membuat pemegang polis tidak hanya menderita kerugian materi, tetapi juga kerugian non materi.

Menurut catatan, pada Desember 2019, total aset AJB Indigenous 1912 hanya 10,28 triliun rupiah, keadaan keuangan defisit 23 triliun rupiah, dan hutang yang terhutang mencapai 4,2 triliun rupiah. Pada tahun 2020, potensi jumlah klaim diperkirakan mencapai 5,4 triliun rupee.

Baca: Tidak ada pensiun! Ini adalah istilah “pot gantung” yang ingin digunakan oleh Sisca Soewitomo- “Sejak September 2019, Bank Dunia (Bank Dunia) telah melaporkan AJB Bumiputera 1912 dalam laporannya tentang risiko ekonomi global dan dampaknya terhadap Indonesia. Catatan atas pertanyaan itu. Bumiputera 1912 sebagai perusahaan yang mungkin kekurangan likuiditas dan perlu segera diperhatikan, “kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (20/8/11). Tahun 1912 adalah tahun terakhir sejak krisis ekonomi 1998. Sejak pengawasan industri perasuransian dilakukan oleh Badan Pengatur Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sengketa AJB Bumiputera 1912 tidak dapat diselesaikan hingga diserahkan kepada OJK-Baca: Setelah Rumah Sakit Dibubarkan, Nenek Ratma Katarak kini bisa disembuhkan.

“Hal ini menunjukkan adanya kendala dengan mekanisme pengawasan, sehingga OJK harus menunjukkan kinerjanya agar masyarakat yakin Bamsoet menyatakan ada. Kepala Kementerian Pertahanan FKPPI menegaskan bahwa sebagai perusahaan asuransi tertua di Indonesia, AJB Bumiputera 1912 Hal ini didasarkan pada kebiasaan dan harus dapat bertindak atas dana publik secara profesional. Ketidakmampuan membayar klaim nasabah merupakan salah satu tanda penting terjadinya salah urus dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, dapat terjadi pelanggaran hukum yang memerlukan investigasi. Industri keuangan yang mengelola dana publik Mengatur permainan. Jika kontroversi tentang AJB Native 1912 terus berlanjut, orang bisa mempertanyakan. Adapun tentang penggunaan OJK, ”kata Bamsoet.

Baca: Intip Pertumbuhan Industri Jamu di Pasar Global

Wakil Presiden Kamar Dagang dan Industri Indonesia juga menghimbau agar manajemen AJB Bumiputera terbuka kepada tertanggung pada tahun 1912. Karena asuransi didasarkan pada badan hukum yang sama, keuangan Transparansi situasi menjadi kunci utama untuk menghilangkan kekacauan dalam bisnis.Pemegang polis perlu mengetahui situasi keuangan yang sebenarnya terjadi, seperti laba dan laba. Bisnis mereka juga mengalami kerugian.

“Jika tidak ada instruksi publik, AJB Bumiputera 1912 dapat dibatalkan. Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mengeluarkan peraturan pemerintah. Terbitan ke-87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi patungan memungkinkan adanya usaha patungan ( Bentuk asuransi reksa dana diubah menjadi perseroan terbatas (PT). “Hal ini memudahkan untuk mendapatkan investor dan modal, serta menyelesaikan berbagai sengketa lainnya,” tutup Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi