Menu Tutup

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mendorong RUU Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri.

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan mengenang bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan harus melindungi seluruh keturunan Indonesia yang diberitakan pada alinea keempat Pembukaan UUD. Pada tahun 1945. Di era generasi muda saat ini, realitas tidak bisa dipungkiri. Semakin banyak pelajar yang memiliki minat dan keinginan yang semakin meningkat untuk belajar di luar wilayah negara Indonesia, sehingga jumlah pelajar Indonesia di luar negeri semakin meningkat dan tersebar secara global.

Mahasiswa ini adalah aset negara dan sangat diperlukan untuk mewajibkan negara memberikan perlindungan dan pelayanan bagi mahasiswa Indonesia yang belajar di luar Indonesia sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pada saat yang sama, tidak jarang keselamatan pelajar Indonesia menghadapi situasi tertentu di negara tempat pelajar tersebut belajar.

PPI Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) yang dipimpin oleh Choirul Anam, Ketua PPI Ceko dan Ketua Delegasi, pada Rabu, 12 Agustus 2020, bersama Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia, dan Komite I DPR RI mendorong pengajuan tentang perlindungan di luar negeri Tagihan pelajar Indonesia. Undang-undang khusus mengatur perlindungan dan layanan pelajar Indonesia di luar negeri. Karena itu, karena regulasi yang ada saat ini hanya Permenlu, maka perlindungan hukum bagi mahasiswa luar negeri belum kuat, ”ujar Anam.

Selain itu, Anam juga menjelaskan,“ Kedudukan Kementerian Luar Negeri adalah melindungi hukum untuk melindungi warga negara asing agar tidak rentan. , Karena Kementerian Luar Negeri hanya memiliki kekuatan diplomatik, bukan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional. Diharapkan undang-undang akan disahkan, apakah itu Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan Nasional, melalui mediasi pejabat pertahanan berbagai negara, untuk memperjelas prosedur perlindungan.

“Menurut saya ini sangat penting, dan saya akan memperjuangkannya. Mahasiswa adalah aset dan masa depan negara dan harus dijaga dan dilindungi, serta akan mendorong disahkannya RUU ini menjadi undang-undang untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan Kata Syarief.

Anggota Panitia I DPR RI menambahkan: “Saya sangat setuju dengan anjuran agar mahasiswa luar negeri ikut serta dalam diplomasi publik Indonesia agar lebih mencintai negaranya karena menjadi bagian dari pemerintah dan mengabdi pada mahasiswa. Memberikan rencana keamanan digital sebagai bagian dari rencana perlindungan, dan berharap menjadi jembatan komunikasi dengan mahasiswa pemerintah (KBRI), termasuk menjadi duta berdaulat untuk isu-isu pembangunan strategis, seperti gerakan separatis Papua. “

Syarief Hasan berjanji akan mendorong PPI untuk melakukan penelitian akademis terhadap draf pertama draf ini dan mengirimkannya ke DPR atau pemerintah agar dapat memberikan saran. O Termasuk dalam Prolegnas DPR, selanjutnya dapat didaftarkan dan diproses. Setelah kuliah, Setelah persidangan dan daftar pertanyaan disiapkan, maka akan menjadi RUU.

“Tentu saja akan masuk Prolegnas paling cepat 2022. Namun, saya berharap legal plan ini bisa lewat sebelum masa bakti. Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia mengatakan, keanggotaan DPR 2019-2024 sudah berakhir.

Audiensi akademik ini diikuti oleh Presiden PPI Australia lainnya, Presiden PPI Lebanon, Presiden PPI Yaman, Presiden PPI China, Presiden PPI India, Presiden PPI Sri Lanka, Presiden PPI Brunei Darussalam, Presiden PPI Spanyol, PPI. Presiden Inggris Raya, Presiden Permias (PPI Amerika), Presiden PPI Turki, Presiden PPI Taiwan, Presiden Thailand PPI, Presiden PPI Jerman, Presiden Estonia PPI, Presiden Swiss PPI dan Presiden PPI Mesir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi