Menu Tutup

Syarief Hasan: Diperlukan kajian revisi UUD yang cermat dan komprehensif

Sjarifuddin Hasan, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR, berharap MPR mampu menuntaskan amanat rekomendasi MPR 2014-2019 selama 2019-2024, khususnya rekomendasi arah politik nasional (GBHN). Oleh karena itu, pada akhir amanat MPR 2019-2024 akan ada GBHN.

“Kami telah mengkaji lebih dalam. Kami berharap dapat melengkapi rekomendasi posisi nasional pada MPR. Periode (2019-2024),” kata Sjarifuddin Hasan kepada guru tersebut. Senin (14/9/2020) di Universitas Padjaran (Unpad) di Ruang Executive Lounge Unpad, Bandung, Jawa Barat. Panitia MPR dan Fakultas Unpad menggelar Kelompok Diskusi (FGD) bertema “Ceramah Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya tentang Kebangkitan GBHN”. Sedangkan pemateri FGD adalah Muradi, Susi Dwi Harjanti dan Nangang Alamsah Delianoor. Banyak profesor yang benar-benar mengikuti FGD.

Syarief Hasan (panggilan akrab Sjarifuddin Hasan) mengungkapkan bahwa MPR tahun 2014-2019 merekomendasikan MPR tahun 2019-2024. Salah satu sarannya adalah melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap Amandemen Konstitusi NRI terkait dimulainya kembali GBHN tahun 1945. Rekomendasi lainnya terkait dengan struktur lembaga negara, kewenangan DPD, dan struktur lembaga peradilan.

“Usulan adalah hasil dari keinginan asimilasi masyarakat. Yang paling memprihatinkan adalah kebangkitan masyarakat. GBHN,” ucapnya. -Syarief Hasan kembali mengungkapkan bahwa pimpinan MPR menggelar rapat pleno membahas rekomendasi MPR 2014-2019.

“Kalaupun ada kesempatan untuk mengamandemen UUD, kami sepakat untuk tidak terburu-buru mengamandemen UUD. Dia menjelaskan bahwa UUD diatur oleh UUD yang diajukan oleh sepertiga anggota MPR.

Pimpinan MPR Syarief Hasan melanjutkan, untuk mengamandemen konstitusi diperlukan penelitian yang matang. “Pimpinan MPR memiliki kewajiban untuk mendengarkan keinginan seluruh pemangku kepentingan masyarakat. Politisi Demokrat mengatakan bahwa saya memilih untuk berkonsentrasi menyerap keinginan dan opini para intelektual pendidikan tinggi. -Berawal dari aspirasi masyarakat, Syarief Hasan mengatakan masyarakat hampir pasti menginginkan GBHN atau disebut busur nasional. Alasannya, pemerintah pusat dan daerah membutuhkan kontinuitas dan sinergi dalam pembangunan. Banyak orang yang belum tahu arah perkembangan emas Indonesia. Hal itulah yang memotivasi mereka. Masyarakat ingin menghidupkan kembali GBHN, jelasnya. -Namun, Syarief Hasan menambahkan banyak poin terkait kebangkitan konstitusi untuk menghidupkan kembali pidato GBHN. Manfaatnya sendiri akan ada, seperti membuka Pandora’s Box. “Yang mengkhawatirkan, ketika peluang amandemen konstitusi terbuka, akan ada penundaan. Tidak ada jaminan hanya perubahan GBHN yang akan dilakukan. Mungkin banyak pandangan yang menurutnya akan muncul ketika konstitusi diubah. Hasan juga menyinggung pandangan lain, yakni GBHN sepenuhnya diatur oleh undang-undang. Ia mencontohkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perencanaan pembangunan tunduk pada UU Nomor 17 Tahun 2007 Dan 25 Februari 2004. “Saat itu pertumbuhan ekonomi masih sekitar 6%, dan dalam 10 tahun (2004-2014), pengangguran dan kemiskinan menurun. Artinya pengawasan hukum sudah cukup. Menurut undang-undang, ini sah-sah saja, jadi tidak perlu mengubah konstitusi. Syarief Hasan mengatakan masalah lainnya adalah masalah pembuatan atau penyusunan GBHN. Jika MPR membuat kebijakan negara, maka gubernur harus dipimpin oleh presiden. “Tapi sekarang kita tidak menganut sistem wajib MPR. Namun, secara implisit, jika kepemimpinan negara diambil alih oleh presiden, presiden bertanggung jawab atas MPR. MPR sekali lagi merupakan lembaga terpenting. Ia mengatakan hal ini perlu dibahas dalam FGD -Syarief Hasan berharap Profesor Unpad dapat menyumbangkan pemikiran dan pendapatnya dalam kelompok diskusi ini. “Pemikiran dan pendapat para cendekiawan di perguruan tinggi lebih bertanggung jawab secara ilmiah dan tidak tercemar. Karena kepentingan politik, “katanya.” Pikiran dan pendapat kelompok terarah akan direkam dan menjadi dokumen nasional. Ini akan kita bahas lagi di tim review MPR. Dan Dewan Riset Administrasi NasionalDi MPR, ”imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi