Menu Tutup

HNW meminta UU HIP dicabut dari Prolegnas

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid (Hidayat Nur Wahid) kembali mendesak Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk berhenti membahas “Kebijakan Ideologis Pancasila” Undang “(RUU HIP) dan cabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Hidayat menanggapi keinginan banyak partai politik dan menyatakan rasa urgensi untuk mengakhiri gejolak politik yang semakin mengkhawatirkan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak di ASEAN. Bahkan, juru bicara negara yang bertanggung jawab atas penanganan Covid-19 itu mengumumkan bahwa Indonesia memiliki persentase kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia. seluruh. Karena mengandung banyak muatan kontroversial, dan dipandang sebagai penurunan nilai Pancasila sebagai dasar bangsa.

Selain menutupi Pancasila yang telah disetujui oleh PPKI dan masuk dalam Pembukaan UUD 45, pendiri Trisila dan Yekasila Hidayat ini mengatakan, penolakan UU HIP juga membuktikan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu mendasar yang ditimbulkan oleh UU HIP. Ini juga menyembunyikan bahwa sila YME hanya dewa atau dewa budaya. Bukan hanya karena TAP MPRS n ° XXV / 1966 masalah tidak dimasukkan dalam pembukaan. Atau aturan tentang Trisila dan Ekasila.

Buktinya, semakin umum semua pihak menolak UU HIP, menuntut penghapusan atau penolakan atau bahkan pencabutan UU HIP. Rencana legislasi nasional. Bahkan yang menolak RUU tersebut pun semakin beragam, tidak hanya dari kelompok agama Islam, bahkan dari kalangan Veteran dan Korps Pemuda Pancasila dan Forum Guru Besar UPI.

“Selama pandemi Covid-19, demonstrasi menentang UU HIP semakin sering terjadi di pusat dan daerah. Banyak pihak, termasuk pimpinan MPR, pimpinan DPD, dan fraksi tertentu di DPR, Menkopolhukam dan ormas berbeda. Umat ​​beriman (NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Hikmabudhi, PHDI, Matakin) MUI, FPI, PP (Pemuda Pancasila) Organisasi Veteran RI, Persatuan Pembicara Indonesia, Serikat Wanita Perawat Indonesia, GP Anshor dan ICMI sepakat untuk menghentikan RUU HIP Pada rapat kerja Baleg dengan pemerintah dan DPD, anggota panitia pemogokan FPKS juga kembali menyampaikan kabar tersebut.Oleh karena itu, sebagai pihak yang diusulkan (tapi tidak termasuk nama), Baleg / DPR meloloskan usulnya Pemerintah mencabut dan menyetujui pemerintah dan DPD mencabut RUU HIP. Karena itu, para pimpinan Republik Demokratik Rakyat menunggu janji untuk menghentikan RUU HIP yang diteruskan Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Aziz Samisuddin kepada delegasi protes? Hidayat mengatakan dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis: “Jika tidak, Presiden akan segera menyampaikan sikap resmi pemerintah agar tidak membahas atau menyetujui RUU kontroversial yang akan ditolak masyarakat umum. Selain itu, individu-individu berpenghasilan tinggi juga mengapresiasi perubahan kepemimpinan lembaga demokrasi Republik Demokratik (Baleg). Wakil Presiden Baleg mengambil alih sebagai ketua, dan wakil ketua memimpin RUU HIP. Sela pembahasan. Sekalipun masyarakat membutuhkan posisi resmi dari berbagai fraksi dan Republik Demokratik Rakyat, mereka dengan tegas setuju untuk menghentikan atau mencabut RUU HIP Prolegnas, agar publik lebih percaya diri dan tenang, dan tidak ada lagi suara yang curiga dan ribut Ia mengatakan agar bisa selamat dari Covid-19 dan bisa diajak bersama-sama untuk mengalahkan Covid-19.Hidayat Nur Wahid meyakini penarikan dan penarikan proyek HIP de Prolegnas bisa mengakhiri saling curiga terkait RUU tersebut. Tuduhan atau fitnah. “Misalnya, banyak orang yang menyesatkan sikap Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) karena menolak dan tidak mengikuti penandatanganan RUU HIP di rapat paripurna DPR. Bahkan ada yang memalsukan tanda tangan anggota FPKS DPR. Alhamdulillah sudah diklarifikasi dan semoga bisa menginspirasi masyarakat untuk memahami sikap tegas FPKS dalam menolak dan menghentikan RUU HIP. Jika UU HIP ditarik dari Prolegnas, perselisihan, keraguan dan protes semua akan berakhir, sehingga negara bisa yakin Ra.Kyat agar setiap orang dapat berkontribusi dan kembali fokus pada pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, karena Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah korban terbesar di ASEAN dan bahkan rata-rata korban tewas tertinggi di dunia, ” Menjadi anggota RPD RI di wilayah ini pada pemilu Jakarta dan luar negeri ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi