Menu Tutup

Proyek Syarief Hasan Food Estate: Pemerintah harus belajar dari kejadian-kejadian di masa lalu

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR), sebuah partai demokrasi, mendesak pemerintah untuk cermat menghitung dan mempertimbangkan rencana implementasi Food Park Kalimantan Tengah. Memang, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berkali-kali menerapkan rencana food park, tetapi hasilnya sia-sia.

Selain itu, pemerintah telah memastikan akan melaksanakan rencana food park. Diimplementasikan pada Ex Peatland Development (PLG) di Kalimantan Tengah. Tanah ini dikembangkan pada masa pemerintahan Soeharto, tetapi gagal. PLG yang lama hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Pembukaan lahan dengan mengubah lahan gambut dan rawa menjadi persawahan telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Syarief mengatakan: “Pemerintah harus belajar dari peristiwa masa lalu agar tidak terulang kembali.” – Menurut komentar direktur program Ph.D. di University of Amada, Kanada, ia juga mengatakan bahwa PLG yang lama dulunya adalah tempat rawa dan rawa. Sangat rapuh dan heterogen, lahan sub optimal yang telah terdegradasi selama 25 tahun sejak pembukaannya menyebabkan kesuburan lahan menurun dan tidak dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Anggota Dewan Tertinggi Demokrat pun mendesak pemerintah lebih berhati-hati. “Pemerintah harus melakukan penelitian komprehensif dengan para ahli dan ulama di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Dengan begitu, kesalahan yang sama tidak akan terjadi di bidang pangan dan mencetak 1,2 juta hektar sawah di Merauke.” Saya bertanggung jawab untuk pertahanan negara, saya Juga mempertanyakan keputusan pemerintah menunjuk Kementerian Pertahanan. Selain itu, perselisihan baru-baru ini antara China dan Amerika Serikat telah meningkat di Laut China Selatan. Seberangi Laut Natuna Utara. Ia pun menilai Kemenhan juga harus fokus pada pengembangan industri pertahanan. Syarief .

Menurutnya, Kementerian Pertanian harus menjadi departemen pertama. Padahal, Kementerian Pertanian merupakan lembaga yang paling dekat dengan rencana ketahanan pangan. “Kerja sama dan koordinasi berjalan lancar, tapi pemerintah harus mengatur badan tersebut sesuai dengan tugas pokoknya. Namun, jika pemerintah tetap menganggap Departemen Pertahanan sebagai departemen utama, kebijakan ini bisa saja melanggar Undang-Undang Nomor 1. AS Syarief Hasan menyimpulkan:” 2002 Undang-Undang Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun Ini “.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi