Menu Tutup

Bamsoet: Wewenang DPD RI sebenarnya sangat besar dan luas

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengemukakan bahwa salah satu perubahan penting yang dilakukan MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 1999-2002 adalah pembentukan daerah. Dewan Delegasi (DPD).

Ide dasar pembentukannya adalah untuk mengupayakan peningkatan kekuatan daerah, yaitu mengusulkan suatu lembaga yang dapat membawa manfaat dan aspirasi daerah untuk merumuskan kebijakan nasional.

“Lahirnya Partai Demokrat merupakan bagian penting, inti, dan tidak terpisahkan dari persyaratan reformasi. Persyaratan otonomi daerah sama pentingnya dengan persyaratan demokratisasi. Ini mengakhiri penghapusan KKN (korupsi, kolusi) dan nepotisme. TNI punya fungsi ganda dan membela hak asasi manusia. ”Bamsoet mengumumkan saat menjadi pembicara utama Webinar Dies Natalis ke-16 DPD RI, bahwa ia sebenarnya adalah Ketua DPD RI La Nylala Mattaliti (DPD) RI Anggota RI Jimly Asshiddiqie , Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro.

Ketua RIPR ke-20 menjelaskan bahwa menurut Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, sebenarnya kekuasaan DPD sangat luas dan luas. — Memahami otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah yang akan dibentuk dan dimekarkan, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, perimbangan fiskal pusat dan daerah, pendapatan dan belanja nasional, perpajakan, pendidikan dan agama. – “Meski kata yang digunakan sangat luas yaitu ‘bisa menyampaikan’ dan ‘ikut berdiskusi’, secara struktural DPD cukup potensial untuk mengusulkan. Jelas sekali. Perkuat otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu pembahasan yang lebih mendalam. Ya, kinerja DPD harus ditingkatkan sehingga bisa dilakukan tanpa terlalu memperhatikan perluasan kekuasaan yang hanya bisa dicapai dengan amandemen konstitusi, ”jelas Bamsoet.

FKPPI, Kepala Departemen Pertahanan Negara, menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah dalam Ketetapan MPR RI XV / MPR / 1998; pengaturan, alokasi dan penggunaan sumber daya nasional yang adil; pendapatan fiskal pusat dan daerah dalam kerangka kesatuan nasional Indonesia Untuk menyeimbangkan, beberapa poin kunci ditekankan. Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan pemberian kewenangan yang luas, benar, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diterjemahkan menjadi pengawasan yang adil, distribusi dan penggunaan sumber daya nasional, serta “keseimbangan antara pusat dan daerah”. -Selain itu, penyesuaian, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk memajukan kemakmuran masyarakat setempat dan seluruh negeri. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, memberikan peluang yang luas bagi UKM dan koperasi secara bertanggung jawab, transparan, terbuka dan dapat dilaksanakan.

Poin penting lainnya adalah keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan memperhatikan potensi daerah, wilayah, geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan penduduk daerah, mewujudkan keuangan daerah. Terakhir, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi