Menu Tutup

Perpustakaan Universitas Untirta mendukung lahirnya UU PRM

TRIBUNNEWS.COM-Sesuai ketentuan UU No. 17 tentang MD3 tahun 2014, terpisah dari MPR, DPD dan DPRD, dukungan undang-undang yang mengatur fungsi, tanggung jawab, status, dan kewenangan MPR semakin meningkat. Salah satunya hadir dalam acara Pustaka Akademika yang digelar Rabu (2/9) di Auditorium Gedung B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten. Perpustakaan Universitas Untirta membahas judul “Konstitusionalitas Hukum Kelembagaan Musyawarah Rakyat Republik Indonesia (MPR) sebagai Manifestasi Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945” Pada acara tersebut, MPR Siti Fauziah Public Relation Office Director Suherna SP. Wakil Rektor III Untirta dan Dekan Fakultas Hukum Untirta Agus Prihartono serta Guru Besar dan Mahasiswa Untirta Serang Banten.

Selain menganalisis makalah, dalam kegiatan perpustakaan universitas, Perpustakaan MPR dan Untirta juga melakukan penandatanganan kesepakatan penandatanganan nota kesepahaman antara Humas MPR Karo Siti Fauziah dan Dekan Fakultas Hukum Untirta atas nama Agus Pu Agus Prihartono sama seperti DPR DPD dan DPRD, semuanya terjadi antara MPR dengan ketiga lembaga lainnya, memiliki fungsi, tanggung jawab dan peran yang sama, padahal MPR dan DPR, DPD dan DPRD e. benar-benar berbeda.

“Seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Partai Rakyat dan Komisi Yudisial, MPR juga harus diawasi secara terpisah dari DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini sejalan dengan perintah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , “Kata Resto Gusti. …. L Menurut peraturan lain, tatanan antara MPR dengan lembaga lain, khususnya DPRD, Restu sangat berantakan, karena DPR bukanlah badan legislatif yang memiliki kekuatan legislatif seperti DPR, sedangkan DPRD adalah pemerintah daerah. Salah satunya adalah penyusunan peraturan daerah, oleh karena itu DPRD tidak boleh diatur dalam UU MD3, karena harus diatur dalam undang-undang tentang kewenangan pemerintah daerah.

Pembentukan UU MPR merupakan hak konstitusional yang membedakannya dengan lembaga negara lainnya. Karena tanggung jawab dan kewenangan MPR berbeda dengan lembaga negara lainnya, ”tambah Restu.

Lia Riesta Dewi, SH, MH, Narsum dan para revisionis perpustakaan universitas juga mengeluarkan pernyataan serupa. Menurut Leah, menurut Amanat Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa MPR harus diatur dalam undang-undang lain yang berbeda dengan lembaga lain, sekalipun MPR itu diberlakukan. Undang-undang yang sama seperti DPR dan DPD digunakan untuk pengaturan, tetapi DPRD tidak tunduk pada pembatasan ini. Derajat DPR dan DPD lebih tinggi dari DPRD.

“MPR harus diatur dalam undang-undang tersendiri untuk menghindari kebingungan. Setidaknya undang-undang tidak mengatur DPRD. Karena fungsi DPR dan DPRD berbeda. Bagian dari lembaga legislatif dan bagian lain dari pemerintahan daerah “tambah Lia Riesta. -Menurut Lia berbagai alasan, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penggunaannya berbeda dengan lembaga nasional lainnya. Ketetapan MPR yang ditetapkan undang-undang merupakan tugas konstitusional.

Sebelumnya pada acara pembukaan acara, Siti Fauziah, Ketua Humas MPR, menyatakan bahwa MPR bersedia bekerjasama dengan seluruh perguruan tinggi, swasta dan perguruan tinggi negeri. Hal itu terkait dengan fungsi dan perizinan MPR. Selain itu, apakah kegiatan tersebut bermanfaat bagi orasi mahasiswa.

“Dalam kondisi seperti saat ini, MPR membatasi kegiatannya guna mencegah penyebaran Covid 19. Kalaupun diteruskan, Siti Fauziah menambahkan, seperti di Untirta, pelaksanaannya harus sadar akan kesepakatan sanitasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi