Menu Tutup

Wakil Ketua MPR: Pimpinan pemerintah harus memenuhi tugas dan fungsi kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokratik Partai Demokrat, mendesak Kementerian Pertanian di bawah Presiden Jokowi agar fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Ini termasuk mengalokasikan biji-bijian, menstabilkan harga biji-bijian dan memastikan cadangan biji-bijian.

Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir ini Kementerian Pertanian mendapat perhatian sosial atas berbagai penanganan masalah kesehatan. Dari kontroversi kalung kayu putih hingga kontroversi baru-baru ini mengenai dimasukkannya tanaman ganja dalam produk herbal di bawah naungan Kementerian Pertanian. Lawan pandemi Covid-19. Namun Kementerian Pertanian harus fokus pada tugas pokok dan fungsinya: menyediakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia, terutama pada saat pandemi Covid-19, hingga diversifikasi pangan, ”kata Syarief. – Dewan Senior Komite Anggota Partai Demokrat pun mengaku kaget dengan dibangunnya food estate. Padahal, Kalteng adalah departemen utama Kementerian Pertahanan, bukan Kementerian Pertanian. — “Departemen Pangan harus diserahkan dan didukung oleh Kementerian Pertanian. Ia mengatakan: “Biarlah kesehatan dan medis menjadi departemen utama Kementerian Kesehatan.” Bacaan: Semarang berkembang menuju kota modern dan menjadi pusat perbelanjaan dengan atap menghadap bioma laut-Syarief Hasan pikir Presiden Jokowi Itu pasti karena menurutnya pekerjaan yang tidak memenuhi tugas pokok dan fungsi lembaga akan berakibat buruknya kinerja pemerintah. Ini adalah contoh nyata ketidakmampuan pemerintah untuk mengurangi jumlah korban yang terjangkit Covid-19-harus diakui bahwa setiap pekerjaan terkait dengan Beberapa instansi memiliki titik temu, namun untuk menentukan jurusan pimpinan harus diserahkan kepada instansi dengan tugas pokok dan pekerjaan yang sama. “Ini terkait pangan dan harus diserahkan ke Kementerian Pertanian, bukan Kementerian Pertahanan,” kata Syarief.

Baca: Benteng Kini Tolak di Rumah Sakit Katarak Nenek Ratma Kini Bisa Diobati – Menurutnya, Akibat Ketidakjelasan Fungsi Masing-masing Institusi – Setiap Institusi Akan Menghasilkan Kebijakan Kontroversial . “Kementerian Pertahanan bertanggung jawab atas food park / food park, Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas obat-obatan, Kementerian BUMN bertanggung jawab atas Covid-19, dll. Akhirnya, ketidakjelasan tersebut menyebabkan kebijakan kontroversial yang berpotensi menggerus fokus penanganan pandemi Covid-19. “Dia mengulangi. -Kerja sama antara lembaga dan kementerian diperlukan. Namun demikian, pemerintah harus memposisikan organisasi sesuai dengan tugas pokoknya. Kementerian Pertahanan bertanggung jawab atas pertahanan negara, Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas pangan nasional, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas kesehatan nasional, dan Kementerian BUMN bertanggung jawab atas perekonomian / kerja sama. Disarankan agar Kementerian Pertanian lebih banyak melakukan inovasi di bidang pangan, seperti diversifikasi pangan yang bermanfaat dan perlu bagi seluruh masyarakat, ”tutup Syarief Hasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi