Menu Tutup

Terhitung sejak 29 Mei 2020, MPR RI Syarief Hasan, Wakil Ketua DPR, menyerukan pembatalan UU HIP.

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokrasi Indonesia (MPR) Syarief Hasan menyatakan masih tegas menentang RUU kebijakan ideologis Pancasila. Langkah tegas ini diambil berdasarkan hasil penelitian Syarief Hasan yang menyebutkan bahwa RUU tersebut memiliki banyak kendala baik bentuk maupun substansinya, yang tertuang dalam apa yang terkesan bias dan dapat mereduksi nilai Pancasila. Keputusan tegas ini juga menunjukkan Syarief Hasan telah menolak UU HIP sejak 29 Mei 2020.

Dia mendesak parlemen dan pemerintah Indonesia untuk segera membatalkan RUU HIP daripada menunda pembahasan. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah tidak mengirimkan surat presiden (Surpres) pembahasan RUU HIP, melainkan meminta agar pembahasan RUU HIP ditunda. Namun, penundaan ini hanya akan memberikan bantuan sementara, dan masih mungkin untuk pulih .- “Tidak ada negosiasi”. Menurut analisis, RUU bermasalah dari awal hingga akhir, sehingga RUU HIP harus dibatalkan daripada ditunda. Wakil Ketua Musyawarah Musyawarah Rakyat Indonesia Syarief Hasan juga mempertanyakan tindakan pemerintah dan DPP RI hanya akan menunda RUU HIP. Bahkan berbagai ormas seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Forkom Purnawiran TNI Polri dan lain-lain dengan basis dukungan yang besar juga Tolak keras dan berharap untuk mencabut. -Seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, jelas menyimpang dari Pancasila.Prinsip dasar Pancasila dalam UU HIP belum sepenuhnya dijabarkan, kabur dan secara tekstual berbeda dengan Pembukaan UUD NRI 1945. Syarief Hasan mengatakan, perbedaan ini akan menimbulkan multitafsir, menggugat, mengurangi atau bahkan mendistorsi prinsip-prinsip Pancasila.Peraturan dan undang-undang perkuliahan adalah milik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan TAP MPR / MPRS tetap berlaku.Bahkan, Pancasila Itu adalah fondasi negara dan sumber dari semua sumber hukum. Itu harus berada di level tertinggi dalam sistem perundang-undangan dan peraturan.

“Berbagai isi juga menunjukkan rencana tersembunyi untuk mereduksi dan mendistorsi Pancasila. Untuk kargo bermasalah semacam ini, sejak 29 Mei 2020, 1-16 Juni, kami menyerukan penolakan UU HIP, ”kata Syarief Hasan. (Pancasila) berpedoman pada Pancasila. Langkah ini juga didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59 / PUU-XIII / 2015 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945, “Tidak ada tempat di mana UUD Pancasila yang merupakan landasan negara dapat diubah dan diturunkan oleh undang-undang. —— “” UU HIP dengan jelas mengubah artinya. Dia berkata bahwa itu harus ditolak secara keseluruhan. Dan material. Oleh karena itu, saya sangat menentang UU HIP dan menyerukan kepada DPR untuk menghapus agenda rencana legislatif nasional 2020. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, Pancasila sudah final dan jelas, serta memperjelas 1945 dalam tubuh UUD NRI, ”pungkas Syarief Hasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi