Menu Tutup

HNWI: Jangan abaikan peran NU dan Muhammadiyah sebagai penggerak pendidikan

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR), mengkritisi lemahnya keterkaitan proses verifikasi dan pengukuhan agenda organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena lemahnya proses verifikasi dan konfirmasi, hal ini menyebabkan adanya penolakan terhadap Muhammadiyah dan NU, dua ormas terbesar di Indonesia, yang berperan dalam menggerakkan dan mengelola pendidikan di Indonesia. . Secara khusus, terlihat bahwa total anggaran dari rencana tersebut adalah bantuan 595 miliar rupiah, dan institusi yang handal dan matang harus ikut serta memajukan pembangunan pendidikan di Indonesia.

“Anggaran untuk pengembangan pendidikan ini seharusnya tidak hanya subsidi kepada swasta. Kontribusi yang terakhir tidak jelas. Untuk bidang pendidikan. Pemerintah harus menggunakannya dengan hati-hati. Dari APBN, terutama sejak kita Darurat Covid-19, “kata Hidayat dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (23/7).

Hidayat mengenang bahwa 30% hingga 40% dana pemerintah berasal dari utang di era pandemi ini. Sebab, menurut Perpres No. 72/2020, defisit membengkak hingga di atas 1 triliun rupee. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah untuk menggunakan anggaran yang prudent, efektif, efisien dan prudent, terutama untuk perencanaan yang kaya anggaran.

Menurutnya, anggaran yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan sebesar Rp 595 miliar. Dibandingkan dengan budaya besar, seperti anggaran Kementerian Agama / Ormas, anggaran budaya hanya sekitar 75 miliar rupiah. Dan Sampoerna Foundation, tapi mendapat “hibah” untuk kursus gajah dalam program tersebut. Pengunduran diri Muhammadiyah dan NU dari rencana tersebut harus menilai secara cermat apakah terdapat masalah dengan prosedur dan pengambilan keputusan, apalagi bila ada laporan bahwa tidak satupun dari 183 calon lembaga penerima manfaat dalam proses verifikasi akan ditangguhkan. Namun dalam hal ini kita tidak bisa mengabaikan peran Muhammadiyah, NU dan beberapa ormas besar lainnya yang sudah sukses di bidang pendidikan sebelum berdirinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hal ini mustahil. Jangan abaikan peran dan cara pandang mereka, terutama saat pandemi menggunakan anggaran besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan guru. Padahal, keikutsertaan organisasi besar seperti Muhammadiyah, NU, dll. Yang telah membuktikan layanan dan kinerjanya dalam pengembangan dan pengembangan layanan akan semakin membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam merealisasikan rencananya. , Memberikan layanan yang lebih banyak dan lebih baik. Ini bahkan benar di era medis darurat dan kesehatan dari pandemi Covid. -19 “, pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi