Menu Tutup

Soal undang-undang penciptaan lapangan kerja, Gus Jazil: semua bagian harus dihapus

Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR Jazilul Fawaid mengimbau semua pihak untuk mengungkapkan kecintaannya pada Indonesia. Pemimpin juga harus politisi. Jazruer mengatakan bahwa perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar di negara demokrasi, namun tidak menghambat pembangunan dan bukan merupakan korban kematian.

“Saya berharap semua pihak bisa mundur. Gunakan cara-cara yang etis dan etis yang selaras dengan budaya Indonesia,” Kamis (8/10/2020) usai sosialisasi empat pilar MPR bersama Gerakan Pemuda Ansor Pandelang , Panggilan akrab Jazilul Fawaid Gus Jazil (Gus Jazil) menanggapi protes yang berlangsung di berbagai kota pada Kamis (8/10/2020) dan “Penciptaan Hukum Ketenagakerjaan relevan. Serangan Arson terjadi setelah beberapa protes, menyebabkan kerusuhan. Gus Jazir juga meminta polisi untuk bertindak proporsional dalam aksi protes. . Saat menghadapi protes, bertindaklah dalam lingkup hukum, bukan di luar hukum. Tapi siapapun yang melanggar hukum harus dihukum. “Gus Jazil juga meminta kepada pemerintah untuk mewakili tokoh masyarakat, tokoh serikat, dan tokoh mahasiswa agar mengundang mereka berdialog, bukan melalui pengadilan jalanan. Ia mengatakan:“ Kalau situasi memburuk seperti ini, Bapak Sudah pasti penderitaan rakyat akan bertambah. “- Gus Jazil percaya bahwa ada aktor di balik protes.” Ini hanya cara polisi bisa mengungkapkannya. Kegiatan semacam ini tidak mungkin dilakukan tanpa aktor. Namun, model ini, model konfrontasi di lapangan, pasti akan merugikan rakyat biasa. -Menurut Gus Jazil (Gus Jazil), dari awal pembahasan hingga saat pembuktian, setiap undang-undang itu baik, sering menimbulkan konflik dan perbedaan pemahaman. Ia menambahkan: “Ketidaksepakatan dan perselisihan harus berbuah. Perselisihan adalah berkah. Tapi jangan sampai perselisihan itu berakibat malapetaka.” – Gus Jazil tidak mau terjebak dalam hukum yang komprehensif sehingga Ada perpecahan yang kuat dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan perpecahan. Sia-sia saja. Kalau mau pendekatan hukum bisa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau mau berdialog maka dialognya harus baik-baik. Ini Pancasila. Negosiasi harus dibarengi dengan kearifan. Tidak demikian. Nah. Dijelaskannya.

Masalahnya, lanjut Gus Jazir, masalahnya ada penipuan dan pihak-pihak yang mengaku paling benar. “Saya setuju undang-undang komprehensif itu cacat. Namun, kekurangan ini tidak bisa dibandingkan dengan perpecahan atau permusuhan. Ia mengatakan bahwa negara ini adalah negara yang berbudaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi