Menu Tutup

Bamsoet mengingatkan, pelaksanaan Pilkada yang serentak harus dibarengi dengan penerapan protokol sanitasi yang ketat

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Juru Bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan, dalam Pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2020, pencegahan penyebaran virus Covid-19 tidak hanya terfokus di 270 kabupaten tempat Pilkada digelar (9). Provinsi, 224 wilayah) dan 37 kota). Namun di daerah dan kota lain, meski tidak mengikuti negara bagian / kota Pirkada, mereka mengikuti pemilihan gubernur / wakil gubernur negara bagian Pirkada di 9 provinsi. Oleh karena itu, total 309 kota harus diawasi.

“Menurut penilaian Kelompok Kerja Penanganan Covid-19 dari tanggal 6 hingga 13 September 2020, di antara 309 wilayah ini, 45 wilayah / kota berisiko menyebarkan Covid. 19 wilayah berisiko tinggi, 152 Ada dua wilayah berisiko menengah, 72 wilayah berisiko rendah, 26 wilayah yang belum ada penambahan kasus baru, dan 14 wilayah tidak terkena Covid-19, “ujar Bamsoet, webinar DPP KNPI” Dilema Pilkada dalam Pandemi Covid-19. sebenarnya dari kantor MPR RI, Jakarta, Rabu (24/9/20).

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Ketua KNPI Haris Pertama, Komisioner KPU Viryan, Ketua IDI Daeng Faqih dan CEO Organisasi Pengamat Demokrasi Progresif Fauzan Irvan.

Ketua RI ke-20 Republik Demokratik tersebut menilai, selama pandemi Covid-19, penyelenggaraan Pilkada serentak membuat Indonesia sebagai bangsa dalam kesulitan. Di satu sisi, menurut data hingga 22 September 2020, jumlah kasus positif Covid-19 telah melebihi 250.000, dan angka kematian mendekati 10.000. Sejauh ini, sebanyak 3 komisioner KPU (termasuk ketua KPU) dan 32 pegawai Sekretariat Jenderal KPU dinyatakan positif Covid-19. Dipastikan pula banyak pegawai KPU di tingkat provinsi dan kabupaten / kota yang dinyatakan positif Covid-19. -Di sisi lain, hak warga negara untuk memilih dan dipilih juga harus dihormati. Penundaan pilkada akan mengakibatkan pergantian kepala daerah yang sudah habis masa berlakunya. Pelaksanaan tugas, karena tidak mungkin untuk menentukan kebijakan strategis, dibatasi dalam pelaksanaan fungsi. Selama pandemi, kebijakan strategis perlu diadopsi. (Nasional dan lokal). Iran, Taiwan, Togo, dan Slovakia akan mengadakan pemilihan pada Februari 2020. Pada Maret 2020, Amerika Serikat-Amerika Serikat (Arizona, Florida, Illinois), Jerman, Prancis, Australia (Queensland), Polandia, Ukraina, dan Taiwan. Pada Agustus 2020, Mesir, Uganda, Belarusia, Australia (Tasmania dan Wilayah Utara), Amerika Serikat (Puerto Rico, Florida, Wyoming) .- “Pemilu harus dibarengi dengan penguatan implementasi perjanjian kesehatan. Selama pemilu, calon senior dari Pilkada tidak mengerahkan massa. Calon harus mendidik pendukungnya untuk memakai masker, menjaga jarak dan rutin mencuci tangan agar Pilkada menjadi tempat pengendalian penyebaran virus Covid-19. Hal ini tidak akan menjadikan Pilkada sebagai tempat pengendalian penyebaran virus Covid-19. Menjadi sumber penularan virus Covid-19. Tanggal 19, ”kata Bamsoet.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia menjelaskan bahwa meskipun pelaksanaan perjanjian kesehatan telah diperketat, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa potensi kendala dalam pelaksanaan pilkada selama pandemi. Misalnya, tingkat partisipasi pemilih tinggi.

“Dengan masifnya penyebaran Covid-19 dan belum ada vaksin yang tersedia dalam waktu dekat, nampaknya masyarakat masih enggan melakukan kegiatan atau pemungutan suara di tempat-tempat umum. Selain itu, dua ormas terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah memiliki Terdengar suara. Pilkada 2020 menolak dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, ”jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Pemuda Pancasila menambahkan, tiga persen petahana yang mengkhawatirkan 80 kenaikan pangkat dalam kompetisi Pilkada menggunakan berbagai program bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung. Selain itu, dampak pandemi terhadap kehidupan ekonomi penduduk meningkatkan risiko. Kebijakan moneter, suhu tubuh, regulasi yang ditangguhkan dan berbagai kesepakatan kesehatan lainnya, “kata Bamsoet.Ketua SOKSI mengungkapkan, dalam rapat kerja antara Panitia II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada Senin (21/9/20), disepakati untuk tidak menunda pelaksanaan simultan hasil rapat daerah. Pemilihan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Namun UU 6/2020 masih bisa diperpanjang. Terkait Pasal 201A ayat 3, jika pemungutan suara serentak tidak dapat dilakukan karena bencana nasional pandemi Covid-19, maka pemungutan suara serentak pada Desember 2020 akan ditunda dan ditunda. Sementara itu, pada 2020, Presiden Joko Widodo juga menunjuk Pak Luhut Pandjaitan untuk memimpin upaya penertiban penyebaran Covid-19. Masih ada waktu sebelum Desember 2020, dan kami berharap virus Covid-19 dapat segera dihapus. Oleh karena itu, meski Pilkada 2020 berjalan pada waktu yang bersamaan, tidak akan menjadi cluster baru penyebaran Covid-19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi