Menu Tutup

Hidayat berharap tidak mengurangi bantuan operasional dari lembaga pendidikan Islam

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia sekaligus anggota Komite Revolusi Demokrasi ke-8 RI, Hidayat Nur Wahid mengucapkan terima kasih kepada Alhamdulillah atas keberhasilannya memperjuangkan 359 bantuan usaha pendidikan, daerah pemilihannya DKI Jakarta Lembaga Pendidikan Islam II (meliputi Jakarta Pusat dan Selatan). Hidayat menegaskan, bantuan tidak boleh dipotong. Adapun 359 lembaga pendidikan Islam yang mendapat bantuan operasional adalah Pondok Pesantren, Pesantren (MDT), dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ).

“Saya tegaskan akan ikut serta dalam perlindungan bantuan ini agar tidak ada pemotongan apapun,” kata Hidayat yang menyerap Kelompok Kerja MDT (BPH Pokja) BPH Pokja TPQ di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Keinginan pengurus harian dan pengurus Panitia Pusat Masjid Indonesia (DMI) di Jakarta pada Sabtu dan Minggu (19-9-20).

Hidayat menjelaskan, meski memperjuangkan seluruh institusi pendidikan Islam di Jakarta Selatan dan Pusat, namun sesuai persyaratan Kementerian Agama, belum semuanya diadopsi dan disetujui Kementerian Agama. Hal ini dibuktikan oleh 12 pondok pesantren yang disediakan oleh individu berpenghasilan tinggi, dan hanya 7 pesantren yang boleh menerima bantuan. Sementara itu, dari 142 tim multidisiplin yang masuk, hanya 111 tim multidisiplin yang disetujui untuk memberikan bantuan. Selain itu, dari 276 TPQ yang diajukan, hanya 241 yang disetujui untuk memberikan bantuan. Selain masih adanya beberapa lembaga pendidikan Islam yang belum mendapatkan bantuan, para individu berpenghasilan tinggi juga akan menyampaikan keinginannya untuk memberikan bantuan tidak hanya kepada siswa dan lembaganya, tetapi juga kepada para guru Alquran. , Dan tempat pendamping, dan rencana BOP ini dapat berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. .

Hidayat menambahkan: “Saya setuju apakah rencananya akan dilanjutkan tahun depan. Karena kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan ini juga akan terus berlanjut. Dengan Covid-19 atau tanpa Covid-19,” seorang individu berpenghasilan tinggi sejak awal Dalam masa bakti, pihaknya dan Menteri Agama menggelar rapat kerja memperjuangkan pentingnya keadilan nasional dalam pengelolaan “APBN”. Memasukkan anggaran Kementerian Agama agar sesuai dengan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama pada periode Covid-19, karena lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga terkena dampak Covid-19. Organisasi keagamaan memberikan sebagian dari anggaran negara untuk membantu pondok pesantren, MDT, TPQ, Santri, Ma mahasiswa drasah dan mahasiswa Islam (juga termasuk dalam konstituensi Jakarta II) di dalam dan luar negeri. “Ada bukti bahwa wakil rakyat masih memperjuangkan misi rakyat sesuai kewenangan dan tekadnya, dan tidak melupakan pemilih. Namun, karena ini rencana pemerintah untuk menggunakan APBN, harus mengikuti aturan yang ada, wajib, dan Biaya tidak dapat dipotong, dll. Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan Komisi Eropa, penerima manfaat akan menerima 100% pembayaran secara penuh dengan Menteri Agama Republik Demokratik. Oleh karena itu, jika ada yang mau memotong, Anda harus menolak dan melaporkannya kepada kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi