Menu Tutup

Wakil Ketua Konperensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia: Segera mengambil sikap diplomatis untuk memperkuat TNI di Laut Natuna Utara

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengutarakan pandangannya tentang Laut China Selatan dalam webinar API, Kamis (18/6/2020). Webinar ini diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Indonesia (API) sebagai tanggapan atas situasi keamanan di Laut Cina Selatan selama pandemi Covid-19. Peserta webinar ini berjumlah 500 dari Zoom dan 1.500 dari YouTube.

Dia menjelaskan akar masalah Laut China Selatan. “Masalah ini bermula dari kedaulatan China atas Laut China Selatan berdasarkan sejarah industri penangkapan ikan tradisional China (dikenal sebagai tanda hubung sembilan titik).“ Klaim ini melintasi wilayah, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain, yang mengakibatkan Conflict, ”kata Syarief Hasan. The 1982 International Convention on the Law of the Sea atau disebut juga United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Indonesia juga meratifikasi Konvensi secara hukum. Konvensi No. 17 tahun 1985. Bahkan, Pengadilan Arbitrase 2016 juga mengumumkan Karena alasan historis, semua klaim China atas Laut China Selatan salah dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Laut China Selatan memang sangat dekat dengan Laut China Selatan, dengan potensi cadangan minyak hampir 11 miliar barel dan 1,9 juta barel 100 juta kaki kubik gas alam, bahkan Laut Cina Selatan dapat memenuhi 10% kebutuhan ikan dunia. Nilai perdagangan di Laut Cina Selatan mencapai 5,3 milyar dolar AS, terhitung sekitar sepertiga dari perdagangan laut global.

Indonesia Anggota Panitia I MPR tersebut mengatakan bahwa Indonesia harus mengambil sikap bijak melalui diplomasi yang diambil pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia harus bisa mempersatukan dan mendapatkan dukungan dari seluruh negara ASEAN. Indonesia adalah Sebagai negara demokrasi terbesar di ASEAN dan pemrakarsa pembentukan ASEAN, maka harus meningkatkan reputasi ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan antara China dan beberapa negara Asia Tenggara. Anggota Dewan Tertinggi Demokrat itu juga menjelaskan bahwa Indonesia melalui persatuannya dengan ASEAN, Juga harus dimungkinkan untuk mengurangi masuknya negara lain ke Laut Cina Selatan. Memang hal ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya perang terbuka di selatan. Syarief Hasan mengatakan: “Selain itu, Amerika Serikat baru-baru ini menghangatkan Laut Cina Selatan. Apakah itu pemenang atau pecundang, perang tidak akan berakhir dengan akhir yang indah.

Indonesia harus terus mendorong aparat keamanan untuk melakukan pengawasan mendalam di perairan Natuna.Badan Keselamatan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan TNI AL harus terus meningkatkan sistem pertahanan udara maritim di perairan utara Natuna. Baru-baru ini, para nelayan yang masuk ke China tanpa izin pemerintah China masuk ke bagian utara Natuna tanpa izin pemerintah. Negara itu masuk ke perairan Indonesia. ” Kata Syarief Hasan.

Ia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan di perairan utara Natuna. Pemerintah juga didorong untuk mengawal nelayan Indonesia ke Natuna Utara. Langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna Utara. Solusi dari masalah ini terletak pada bidang politik, hukum, hubungan diplomatik, ekonomi dan pembangunan, yang seringkali kontroversial. Pemerintah harus mengutamakan diplomasi dengan semangat sejuta sahabat dan nol musuh, serta terus memperkuat kehadiran militernya di perairan utara Natuna. Dalam webinar API tersebut, Syarief Hasan menyimpulkan, mari kita lindungi Natuna Utara dan mari kita jaga Laut Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi