Menu Tutup

Menolak UU Cipta Kerja, MPR RI Wakil Direktur: Buruh Non Partai, Pegawai dan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Partai Demokrat, kembali mengutarakan penolakannya terhadap undang-undang komprehensif tersebut. Menurut dia, pemerintah harus menyerap dulu keinginan rakyat. Pasalnya, RUU tersebut ditolak oleh seluruh pekerja dan sektor masyarakat lainnya. -Dia juga menekankan isi undang-undang komprehensif yang tidak baik bagi masyarakat. Misalnya karena Pasal 88C (2) hanya mengatur Upah Minimum (UMP) di tingkat provinsi, sehingga mengakibatkan hilangnya Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK).

Baca: Lama Menunggu COVID -19, Indonesia Akan Uji Vaksin

“Kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, hampir semua provinsi memiliki UMP lebih kecil dari UMK. Akibatnya, upah tenaga kerja semakin mahal. Makin kecil makin kurang layak. RUU itu menunjukkan keadilan kepada pekerja, karyawan, dan rakyat kecil, ”kata Syarief-UU Cipta Kerja juga memuat ketentuan tentang kompensasi, dan kualitas ketentuan tersebut merosot dan tidak pasti. Nilai pesangon bagi pekerja yang terkena PHK pemerintah turun karena pemerintah menilai aturan lama tidak bisa ditegakkan. Syarief mengatakan: “Aturan baru ini tidak terlalu ketat untuk diterapkan, dan ini bukan kerabat.” Dia juga menyesalkan penghapusan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan. Undang-undang komprehensif menggunakan dasar hukum administratif, sehingga pengusaha yang melanggar ketentuan hanya akan dikenakan denda. Sayangnya, Syarief Hasan menyayangkan karena hanya mendapat sanksi administratif.

Selain itu, RUU tersebut akan mempersulit pengangkatan pekerja kontrak karena karyawan jangka panjang dan pemecatan juga akan difasilitasi. Selain hilangnya jaminan sosial bagi pekerja khususnya asuransi kesehatan dan perlindungan pensiun. Suara rakyat harus didengar, karena bukankah pemerintah bekerja untuk rakyat? “Tanya Syarief Hasan (Syarief Hasan). -Banyaknya penolakan dan protes dari masyarakat menunjukkan RUU penciptaan lapangan kerja tidak baik untuk masyarakat.” Syarief Hasan mengatakan, pemerintah dan DPR RI seharusnya tidak memanfaatkan hal tersebut. Ini adalah situasi pandemi untuk mengeluarkan undang-undang yang tidak perlu karena berbahaya bagi penduduk. RI akan lebih memperhatikan rencana penanggulangan pandemi Covid-19. Mengingat jumlah positif Covid-19 yang terus meningkat setiap hari, kawasan ASEAN memiliki jumlah terbesar, dan tidak ada tanda-tanda penurunan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk fokus dan memprioritaskan penanggulangan Covid-19 daripada membahas RUU untuk menciptakan lapangan kerja dalam situasi yang tidak stabil saat ini. kesempatan. “Seharusnya pemerintah hadir dalam pertemuan tersebut dan selalu menyerap keinginan dan pelayanan masyarakat yang terbaik, bukannya mempersulit kehidupan rakyatnya saat pandemi Covid-19, tutup Syarief Hasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi