Menu Close

Tanggapan Ahmad Basarah terhadap grafiti Riau

TRIBUNNEWS.COM-Ahmad Basarah, Wakil Ketua Konferensi Konsultasi Rakyat Indonesia, menilai grafiti yang berlebihan dan tidak senonoh serta kekaburan siswa sekolah menengah di Kabupaten Kunco Darussalam, Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk merayakan kelulusan siswa sekolah menengah atas. Kata-kata kotor tidak hanya mencerminkan hedonisme siswa, tetapi yang lebih penting, bukti pendidikan karakter dan perilaku di negara ini telah berkurang. Basarah mengatakan di Jakarta pada Selasa (5/5/2020).

Tindakan ini dipuji oleh siswa yang menyebutkan Basarah, dan sekarang telah menyebar di dunia maya yang direkam dalam foto. Beredar di jejaring sosial. Dalam foto itu, seorang siswa seksi berada di antara teman-teman sekelasnya, dan organ reproduksi pria digambar di rok belakang. Siswa dilarang mengenakan seragam untuk membentuk citra perempuan hanya mengenakan pakaian dalam. Kantor Pendidikan mengumpulkan kepala SMA I, Jalan Kukodarussalam, Kabupaten Rekan, Rokanhulu, Provinsi Riau, untuk klarifikasi. Menurut Basarah, yang juga anggota Dewan Perwakilan Dewan Pendidikan Kesepuluh, kinerja siswa Riau juga membuktikan bahwa pendidikan karakter dan pendidikan Pancasilla harus dimasukkan di semua tingkat pendidikan.

“Salah satu tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk memperkuat karakter berdasarkan ideologi Pancasila. Upaya untuk membangun bangsa Indonesia tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan jiwa, dan pembentukan mentalitas bangsa Indonesia. Basarah mengatakan bahwa ia memiliki Karakteristik Pancasila .

Basarah mengatakan bahwa tindakan hedonistik yang dilakukan oleh banyak siswa di Rokan Hulu di Provinsi Riau hanya masalah hilir. Selama dia percaya bahwa ada masalah serius di daerah hulu, mereka harus segera diselesaikan. Masalah hulu adalah Pada awal reformasi, semua mata pelajaran pendidikan Pancasila dibatalkan. Dua belas tahun. Untungnya, pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo membentuk karya presiden pengembangan ideologi Pancasila Group (UKP-PIP), dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden No. 54 tahun 2017, yang kemudian diubah menjadi Dewan Pengembangan Ideologis Pancasila (BPIP), yang dibentuk oleh Undang-Undang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2018 Dibuat. — “Tidak sampai hari ini orang merasakan pengaruh negara dalam menyebarkan ideologi sejak awal. Pancasla diserahkan ke pasar bebas. Akibatnya, produk pendidikan kami telah muncul sebagai siswa hedonistik, di sisi lain, akan mengarah pada sikap tidak toleran. Jika kondisi ini berlanjut, kita akan hidup dalam generasi yang terhilang, yaitu, berdasarkan ideologi Pancasila, generasi yang telah kehilangan identitas nasionalnya, ”jelas Doktor Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Wisuda. —————————————————————————————— Untuk alasan ini, Basara mengusulkan untuk menyelesaikan masalah ini dari hulu. Langkah spesifik adalah untuk mengubah UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang saat ini sedang berjalan di Parlemen, karena undang-undang tersebut telah dimasukkan ke dalam prioritas nasional. Rencana Legislatif (Prolegnas). “Dan mengawasi proses perubahan ini sehingga rakyat Indonesia memiliki bangsa yang kuat dan karakter yang kuat. Demikian pula, pendidikan nasional semangat Pancasila dan pernyataan cita-cita harus diterima, “jelas Basala.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi