Menu Tutup

Bamsoet mendukung pembentukan komite disabilitas

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo untuk membentuk penyandang disabilitas berskala nasional sesuai dengan SK Nomor 8 Tahun 2016 (Peraturan tentang Penyandang Disabilitas) Komite (KND). Sesuai dengan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, misi KMT adalah memantau, mengevaluasi, dan mendorong pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan realisasi hak-hak penyandang disabilitas. Hasilnya dilaporkan langsung ke presiden, jadi posisi KMT sangat kuat.

“Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia telah mencapai 37,58. Dari jumlah tersebut, 53,37% adalah perempuan dan 9,77% adalah anak-anak. Dalam akses publik infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan masih banyak mengalami diskriminasi, “kata Bamsoet usai menerima staf khusus Presiden RI. Terkait sosial, Angkie Yudistia berada di Jakarta, Kamis (4/3). / 21) di Kantor Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia.

Ketua RPD RI ke-20 menjelaskan bahwa selain UU No. 8/2016, banyak juga peraturan perundang-undangan bagi penyandang disabilitas yang dirumuskan melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang penyelenggaraan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Serta tentang pelaksanaan rencana dan evaluasi penghormatan, perlindungan dan realisasi hak-hak PP penyandang cacat. Bamsoet mengatakan: “Proses aksesibilitas tempat, layanan publik dan perlindungan bencana bagi penyandang disabilitas, serta peraturan pemerintah tentang layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.” – Kepala Kementerian Pertahanan Nasional FKPPI menambahkan, Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) juga menandatangani dua keputusan presiden, yaitu “Keputusan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Penyandang Disabilitas” yang dikeluarkan oleh pemerintah dan “Keputusan Presiden Dewan Nasional Penyandang Disabilitas” yang dikeluarkan oleh pemerintah. , yang tidak terbatas pada dokumen tertulis. Mereka juga harus dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Bamsoet menyimpulkan: “Dengan cara ini, penyandang disabilitas tidak akan merasa terkucil di kehidupan negaranya sendiri.”

Presiden Ikatan Mobil Indonesia (IMI) menjelaskan dalam surat dari Kepala Staf Khusus Presiden Republik Ations. Dalam wawancara dengan Komisi Urusan Sosial Indonesia (Angkie Yudistia), proses pelatihan KND sulit untuk memilih anggota. Sebanyak 1.200 orang telah terdaftar sebagai komisaris KND.

“” Panitia seleksi akan mempertimbangkan untuk mengajukan 14 calon ke Kementerian Sosial. Menteri Sosial kemudian akan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih tujuh komisioner KND. Di antara tujuh komisaris, pasti ada empat penyandang disabilitas. Semakin cepat proses ini selesai, semakin banyak penyandang disabilitas yang bisa mendapatkan haknya, ”pungkas Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi