Menu Tutup

Syarief Hasan menyarankan TKA untuk menunda masuk ke Indonesia

TRIBUNNEWS.COM-Syariefuddin Hasan, wakil ketua Konferensi Konsultasi Rakyat Indonesia, meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas untuk memerangi pengangguran dan kemiskinan, salah satunya adalah untuk menunda masuknya pekerja asing ke Indonesia. Pelaksanaan tindakan ini ditunda sampai inspektur atau agen independen yang ditunjuk secara khusus untuk keberadaan, jumlah dan klasifikasi pekerja asing (terutama pekerja Cina) melakukan penyelidikan. “Selama ada peluang dan pengawasan, orang Indonesia saat ini mampu melakukan pekerjaan apa pun,” kata Syarief Hasan dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu (27 Mei 2020). Hasil dari Barometer India dan Pusat Penelitian dan Pengembangan RRI yang dirilis pada tanggal 26 Mei 2020 menunjukkan bahwa 84,3% orang Indonesia tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam memerangi pengangguran dan kemiskinan, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran telah meningkat tajam, sementara tingkat kemiskinan telah mencapai 21,3% -Terutama selama pandemi Covid-19, data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia menunjukkan bahwa 15 juta orang diberhentikan karena pandemi Covid-19, sehingga Syarief Hasan menyesalkan masih ada orang asing Pekerja dari Tiongkok masuk ke Indonesia.

“Mengapa bekerja? Terutama orang asing dari China? Apakah investasi pekerja harus datang dari Indonesia? Jika tidak ada angkatan kerja Indonesia, orang-orang itu sendiri tidak akan bias. Apakah TKA benar-benar memiliki profesi di bidangnya? Kelayakan? “Dia bertanya.

Menurut Syarief Hasan, TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki gelar ahli untuk memberikan pengetahuannya kepada pekerja Indonesia. Yang tak kalah penting adalah legalitas pekerja asing yang sering kontroversial di Cina

“Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah besar pekerja asing telah memasuki Indonesia dan menyebabkan keresahan sosial. Meskipun Indonesia dipengaruhi oleh Covid-19, TKA terus memasuki Banyuwangi , Beberapa bandara di Makassar dan Kendall. Bahkan penerbangan internasional dilarang, terutama yang berangkat dari negara pusat Co-19, “kata Syarief Hasan.

Wakil ketua Partai Demokrat mendukung UU No. 25/2020. Namun, untuk ini, ia harus meminta TKA untuk menunda implementasi kebijakan dan memberikan prioritas kepada pekerja Indonesia, oleh karena itu, ia memerlukan tim investigasi yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah daerah atau lembaga independen independen (seperti inspektur) untuk melakukan penyelidikan. Terutama keberadaan, jumlah dan klasifikasi pekerja asing dari Tiongkok. “Oleh karena itu, pekerja Indonesia dapat diserap sejauh mungkin untuk membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.”

Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk memberikan banyak peluang kepada perusahaan domestik untuk menggunakan sumber daya alam Indonesia sehingga mereka dapat merekrut pekerja Indonesia alih-alih Oleh karena itu, pekerja asing dapat menyadari sifat dan implementasi ekonomi Indonesia dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi