Menu Close

Kaya: Menurut Perpres n 60/2020, Presiden harus secara konsisten mempertahankan Jakarta sebagai ibukota.

TRIBUNNEWS.COM-Perwakilan MPR Indonesia Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah untuk mematuhi Peraturan Presiden No. 60 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Jokovi pada 13 April, mengenai rencana tata ruang 2020-2020 untuk Jabodetabek-Yabod Tabek, 2020 Diundangkan dan diumumkan pada 16 April 2020. Undang-undang tersebut memuat ketentuan Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional (status ibukota nasional).

“Peraturan Presiden menyatakan bahwa Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan nasional. Dengan kata lain, Jakarta telah mempertahankan statusnya sebagai ibukota nasional. Setidaknya sampai akhir fase keempat implementasi, sikap harus dihargai dan didukung agar konsisten. Implementasi. Dan, tidak ada “istana” yang akan berubah menjadi makna lain, “kata Hidayat dalam siaran pers di Jakarta, Senin (11/5). – Orang-orang dengan kekayaan besar mengatakan bahwa Peraturan Presiden ditandatangani oleh Presiden Yokowi Ada beberapa peraturan yang menetapkan bahwa Jakarta harus menjadi pusat pemerintahan nasional (Peraturan Modal Nasional). Yaitu, Pasal 9, paragraf a mengatur Pasal 9 dari “Mengembangkan Jakarta sebagai Strategi Pemerintah Pusat”, dan Pasal 21, paragraf 2a mengatur “menggunakan Jakarta sebagai pusat kegiatan di area pusat kota”. Termasuk “Pusat Pemerintahan dan Area Diplomatik”. Dia berkata: “Jika kita merujuk pada Kamus Indonesia, ibukota adalah kota di mana pemerintah pusat negara berada.” Menurutnya, ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 10. Pada tahun 1964, Jakarta Raya masih menjadi ibu kota Indonesia. Ada juga ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia-oleh karena itu, individu-individu dengan kekayaan besar menghargai tekad Chokovy untuk menjadi pusat pemerintahan kota Jakarta. Dia juga secara pribadi menandatangani keputusan presiden untuk menerapkan sikap yang ditetapkan oleh presiden.

Oleh karena itu, pantas bagi Presiden Jokov untuk mencabut undang-undang komprehensif Undang-Undang Modal Nasional (RUU IKN), yang bertujuan untuk memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Pas Kalimantan (Perusahaan Oriental Kalimantan). Seperti sebelumnya pemerintah telah melamar ke Kementerian Urusan Sipil.

“Untuk Perpres terakhir, Presiden Jokowi harus secara alami menarik RUU IKN yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah ke DPR untuk membuktikan keseriusan dan konsistensi peraturan presiden yang baru ditandatangani dengan presiden sendiri. Nanti,” katanya.

Orang-orang dengan kekayaan tinggi percaya bahwa undang-undang komprehensif yang mencabut UU IKN juga menunjukkan konsistensi perumusan kebijakan Presiden Zokovy, yang diatur dalam peraturan presiden yang direncanakan untuk tahun 2039. Kelangsungan Presiden sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, yang pada gilirannya dapat menarik investor sesuai dengan rencana pemerintah Zokovy hingga saat ini, “katanya. Selain itu, menurut laporan Perpres terbaru dari Wells Fargo, termasuk masalah posisi di Jakarta, Presiden Yokowi juga menyatakan menteri-menteri berikut: “Tidak ada visi menteri, hanya visi presiden.” Ini penting, jadi tidak ada menteri yang bersikeras melanjutkan proyek untuk mentransfer ibukota ke Kalimantan Timur. Sejauh ini, tentang presiden Juga tidak ada perselisihan antara bantuan presiden dari relokasi pemerintah.

“Jika perdebatan seputar proyek transfer modal akan segera berakhir, maka pada tahun 2039, Jakarta akan menjadi solusi terakhir bagi pemerintah nasional dan pusat ibukota Indonesia. “Untuk membuat energi negara dia mengalihkan perhatiannya ke masalah yang lebih mendesak, seperti perang melawan pandemi Covid-19.” Pada saat yang sama, seluruh anggaran yang dialokasikan untuk modal baru dapat segera dialokasikan kembali untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi