Menu Tutup

OJK membutuhkan reformasi yang belum terselesaikan

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, wakil ketua Partai Progresif Partai Demokrat Indonesia, mendesak pemerintah untuk lebih matang dan berhati-hati ketika merumuskan kebijakan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memang, tindakan yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah baru dalam situasi ekonomi negara, yang sulit untuk diselesaikan karena pandemi Covid-19.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengawasan keuangan harus diubah dari Bank Indonesia (BI) OJK. Karena OJK dianggap lemah dalam melakukan pengawasan keuangan. Namun, Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk mereformasi dan mereformasi OJK tanpa harus mengalihkan fungsinya ke BI.

Dia percaya bahwa meskipun kinerja FSA tidak memenuhi harapan, ini bukan alasan yang tepat untuk kembali ke BI. Transfer ini akan membutuhkan banyak waktu, refleksi, energi, dan dana, yang harus dikonsentrasikan pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dia mengatakan: “Dalam dampak pandemi Covid-19, pergeseran ini dapat mengganggu sektor keuangan.” Dia menambahkan: “Tolong perhatikan pengawasan keuangan. – Anggota Dewan Tinggi untuk Demokrasi juga meninjau pendirian.” Tujuan “Gerakan Keadilan dan Persamaan.” OJK adalah bagian dari upaya pemerintah dan Parlemen Indonesia untuk melakukan reformasi keuangan. Meskipun agensi tersebut hanya dicalonkan oleh UU No. 2011, ia mengatakan: “Sejak 21 tahun 2011, cita-cita ini telah terbentuk sejak krisis keuangan 1998/1999. Gagasan untuk membentuk agensi independen memang telah menjadi Orde UU No. 23 tahun 1999. Bahkan, salah satu peraturan menetapkan bahwa undang-undang OJK sudah ada paling lambat pada tanggal 31 Desember 2002, tetapi karena berbagai perkembangan, OJK lahir pada tahun 2011, sehingga krisis keuangan dunia baru saja meletus. Syarief Hasan mengatakan: “Syarief Hasan mengatakan:” Syarief Hasan juga mendesak pemerintah untuk tidak mereformasi sistem regulasi keuangan Indonesia agar dapat belajar dari pelajaran dari negara lain. Selain status quo, Indonesia juga harus belajar dari pengalaman sukses Jepang dalam pengawasan keuangan melalui lembaga yang mirip dengan Union Bank of Japan bernama Japan Financial Services Agency, “katanya. Respons terbaik harus reformasi di dalam FSA Bentuk untuk memperkuat dan meningkatkan sistem pengawasan. Jika ada masalah, pemerintah harus bertindak hati-hati dan matang. Memperbaiki dapur dan tidak membakar dapur. Syarief Hasan mengatakan, karena jika dapur dibakar, api akan menghancurkan konsentrasi pemulihan ekonomi, termasuk dalam konfrontasi Pertempuran pandemi Covid-19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi