Menu Tutup

Ketua MPR: UU HIP tidak memiliki ruang untuk komunisme di Indonesia

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Ketua MPR Indonesia Bambang Soesatyo memastikan bahwa ajaran Partai Komunis dan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak memiliki ruang untuk kemunculan kembali di Indonesia. Menimbang bahwa dalam hal Konstitusi, Indonesia masih memiliki Keputusan MPRS No. XXV / MPRS / 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, serta sebuah organisasi yang melarang Partai Komunis Partai Komunis Indonesia mengumumkan secara nasional dan melarang semua kegiatan untuk mengembangkan komunisme / Marxisme. — “Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan perumusan RUU Ideologi Pancasila (HIP), itu belum disediakan. Bahkan, kami berharap RUU itu akan memperkuat ideologi Pancasila sebagai sebuah negara. Fakta bahwa nomor MPAP TAP XXV / MPRS / 1966 belum dimasukkan tidak berarti menyangkal keberadaan tagihan MPRS TAP dan HIP keduanya merupakan entitas hukum yang tidak dapat dipisahkan, sebagai panduan bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan ideologi Pancasila, “Bamsoet, Jumat (29/5/2014) / 2012) mengatakan di Jakarta – seperti yang kita semua tahu, nomor TAP MPRS XXV pada tahun 1966 masih valid dan mengikat, sehingga tidak mungkin untuk mengembalikan organisasi terlarang ini dan dengan cara apa pun tanpa menyebutkan Panca Sila Ideology Act Ajaran komunisme. Pada rapat pleno MPR RI 2003, MPR RI mengeluarkan nomor TAP I MPR 2003, yang biasa disebut TAP Tapujagat.

Disebut demikian karena TAP MPR I pada tahun 2003 berisi tinjauan materi dan status hukum peraturan MPRS dan undang-undang MPR RI dari tahun 1960 hingga 2002. Setelah penerbitan TAP MPR No. I pada tahun 2003, MPR no memiliki hak untuk memproduksi MPR TAP.

Di antara total 139 TAP MPRS / MPR yang belum pernah dirilis, semuanya dibagi menjadi enam kategori dan memiliki informasi terperinci berikut: Pertama, hingga delapan TAP MPR dinyatakan tidak valid. Kedua, dalam kondisi tertentu, ketiga APR dinyatakan efektif. Ketiga, sebelum pemerintah membentuk hasil pemilu, delapan TAP dinyatakan efektif. Keempat, 11 April dinyatakan efektif sampai undang-undang dibentuk. Kelima, sebelum peraturan MPR yang baru dibuat dalam pemilu 2004, diumumkan bahwa hingga lima April akan tetap berlaku. Kelima, umumkan pembatalan atau penyelesaian hingga 104 suku bunga tahunan. Karena MPR tidak lagi memiliki hak untuk memproduksi atau mencabut MPR TAP, secara hukum, larangan PKI dan ajaran komunis pada tahun 1966 MPRS TAP XXV bersifat permanen.

“Oleh karena itu, TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 dimasukkan ke dalam kelompok kedua dan dinyatakan efektif. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir tentang PKI meningkat lagi,” kata Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet menambahkan bahwa ada hukum dan peraturan lain yang mengatur masalah ini, yaitu UU No. 27 tahun 1999, yang melibatkan amandemen KUHP dan kejahatan yang membahayakan keamanan nasional. Undang-undang melarang penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme / Marxisme-Leninisme, dan dapat diancam hukuman penjara 12 hingga 20 tahun. Bansut mengatakan: “Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi Partai Komunis Indonesia untuk bangkit.”

Direktur Pertahanan Nasional dan Wakil Ketua Hakim Muda Pancasila FKPPI, sulit untuk melupakan orang Indonesia yang menderita karena kekejaman PKI trauma. Demikian pula, doktrin komunisme tidak sesuai dengan identitas semangat saleh, adil dan kooperatif rakyat Indonesia. Siapa pun yang mencoba membangunkan ideologi komunis Indonesia seperti membangkitkan tubuh dari kubur. “Kami belajar tentang partai-partai politik yang khawatir. Tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. TNI / Polri, organisasi keagamaan berskala besar seperti NU, Muhamadiyah, dll. PemudaPancasila, FKPPI, Grup Cipayung dan pemuda lainnya pasti akan menyatukan partai-partai oposisi dan komunis. Bangkit, “kata Bamsuey:” Mantan juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengatakan bahwa negara kita harus tetap waspada. Tapi tidak perlu khawatir, dan beberapa partai politik yang tidak ingin melihat kehidupan damai rakyat Indonesia tidak perlu khawatir .— “” Karena itu, masyarakat tidak perlu terlalu khawatir. Munculnya komunisme.Jika komunisme kembali, pasukan keamanan, Muslim dan kelompok agama lainnya, termasuk organisasi massa yang pernah menentang Aliansi Demokratik Rakyat melawan Niger, Mohammedi, Pemuda Pancasila, FKPPI, dan lainnya, pasti akan bersatu. Kata penutup, kita harus tetap waspada, tetapi jangan panik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi