Menu Close

Bamsoet: Kepala daerah harus menjamin kebutuhan dasarnya

Presiden Indonesia Bambang Soesatyo dari TRIBUNNEWS.COM-MPR di Jakarta meminta Menteri Ekonomi dan semua pemimpin daerah untuk memperhatikan dan pada saat yang sama memastikan rantai distribusi yang memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Efektivitas koordinasi harus terus ditingkatkan dan ditingkatkan. Dia percaya bahwa menerapkan pembatasan sosial untuk pembatasan sosial skala besar (PSBB) tidak boleh mengganggu atau mengganggu rantai distribusi kebutuhan dasar.

“Semua pemimpin daerah tidak hanya harus fokus pada penerapan pembatasan sosial atau PSBB, tetapi juga peduli dan peka terhadap kebutuhan dasar di masyarakat. Untuk menghindari pembelian darurat, kekurangan setiap makanan pokok tidak harus mencapai” skala ekstrem ” , “Kata Bamsoet, mengutip siaran pers yang diterima Tribunnews, Kamis (30 April 2020).

Baca: Disarankan untuk mengantisipasi bahwa krisis pangan akan membuka ladang atau mantan juru bicara lahan basah Indonesia, mantan juru bicara Indonesia Anggota Kongres mengumumkan bahwa mereka telah menerima laporan tentang kebutuhan dasar yang tidak mencukupi di beberapa daerah atau provinsi, misalnya kekurangan beras di tujuh provinsi, stok jagung yang tidak mencukupi di 11 provinsi, stok lada yang tidak mencukupi di 23 provinsi, dan stok Cayenne yang tidak mencukupi di 19 provinsi, Ada stok telur yang tidak mencukupi di 22 provinsi dan stok sirup di 30 provinsi.

“Kekurangan makanan pokok di daerah-daerah tertentu harus dihindari. Karena pasokan negara akan lebih dari cukup. Telur berlimpah di pasaran. Hal yang sama berlaku untuk gula dan beras. Tidak ada surplus sampai Juni 2020, “Bamsoet menjelaskan.

Baca: Bamsoet: Atur Covid-19 menjadi nol untuk ziarah yang akan diadakan

Bamsoet juga mengevaluasi apakah beras, jagung, dan ayam tidak memadai Ada gula dalam telur di wilayah tersebut, dan masalahnya adalah pertukaran informasi antar lembaga tidak valid, oleh karena itu, produk yang tersedia tidak dialokasikan ke daerah di mana mereka dibutuhkan atau kekurangan.

Baca: Pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 200.000 warga negara kepada warga negara Indonesia di luar negeri Bantuan,

“Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa” area area tersebut terlalu besar dan dapat dihancurkan dan tidak akan menimbulkan kerugian karena penerapan pembatasan sosial. Menteri dan pemimpin daerah harus segera menangani hal ini untuk menghindari menyebabkan Masyarakat panik, “kata Bamsoet akhirnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi