Menu Close

Bamsoet dengan keras mengutuk pelanggaran ABK terhadap hak asasi manusia Indonesia atas kapal-kapal Cina

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Ketua MPR Indonesia Bambang Soesatyo mengutuk keras kasus bahwa budak tersebut adalah warga negara Indonesia dari kapal penangkap ikan Tiongkok (ABK). Pemerintah mendesak intervensi segera untuk menangani kapal penangkap ikan Longxin 605, Longxin 629 dan Tianyu No. 8

MBC TV Korea Selatan melaporkan penderitaan warga negara Indonesia yang bekerja di kapal tersebut. Insiden ini secara langsung melibatkan beberapa hari yang lalu, Ketika kapal bersandar melawan Busan, Korea Selatan. Warga negara Indonesia ABK dirampas kebebasannya, bekerja di bawah kondisi yang tidak pantas, dan memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan dan sisa-sisa warga negara Indonesia yang meninggal, alih-alih dikubur di bawah tanah, tetapi dibuang ke laut dan dibawa pergi. Tidak hanya itu, sangat diduga bahwa mempekerjakan kru Indonesia untuk menghilangkan hak asasi manusia adalah seperti perbudakan. Kondisinya sangat buruk dan harus dihargai oleh Kementerian Luar Negeri. Di era modern ini, perbudakan tidak lagi memungkinkan “Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Jika Kementerian Luar Negeri memiliki Diperlukan, masalah ini harus diangkat sebagai masalah internasional, “kata Bamsuet di Jakarta, Kamis 5/7/20.

Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia menekankan bahwa kata Kementerian Luar Negeri. Tidak cukup bagi Indonesia untuk mengirim catatan diplomatik melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Cina, dan juga harus segera memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia untuk penjelasan lengkap. “Melindungi semua darah di Indonesia adalah salah satu tujuan nasional dan negara kita.” Ini adalah tugas penting bagi pemerintah, sebagaimana ditetapkan oleh pembukaan Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945 (URI NRI 1945: Bamsoet menekankan: “Kehidupan warga Indonesia sama berharganya dengan kehidupan negara Indonesia. Jangan biarkan” nasional ” “Korban warga negara membela perbudakan yang lemah”. Mungkin perdagangan manusia dari warga negara Indonesia yang menjadi ABK di berbagai kapal penangkap ikan. Kemungkinan besar, karena kebutuhan ekonomi, banyak penduduk yang tertarik oleh godaan perusahaan buruh ilegal.

” Karena perdagangan manusia, warga negara kami tidak secara resmi menggunakan dokumen hukum yang jelas dan malah menjadi budak. “Mereka dapat bekerja seperti ABK dan harus memiliki distributor. Legalitas perusahaan saluran juga harus diselidiki. Bamsoet menyimpulkan:” Ini harus Adalah motivasi pemerintah untuk membuktikan dukungan dan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi