Menu Tutup

UU HIP ditolak oleh semua lapisan masyarakat, wakil ketua MPR RI: mendengarkan tuntutan rakyat

Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR RI Syarief Hasan menunjukkan bahwa pembukaan RUU HIP berisi peraturan TAP XX MP TAP tahun 1966, serta banyak konten yang bermasalah, banyak interpretasi dan pandangan bias, yang menyebabkan penolakan berbagai kelompok sosial. . Sebut Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, mantan ketua Forkom TNI-POLRI Forkom dan BPIP.-Ditulis diterima pada pagi hari Selasa (16/6/2020) Dalam pernyataan itu, Syarief Hasan mendesak untuk tidak melanjutkan RUU HIP dan mengeluarkannya dari Prolegnas 2020 karena ada banyak masalah dengan isinya. Pada 1945 Menurut dia, prinsip-prinsip dasar yang disebutkan dalam Pasal 3 UU HIP tidak utuh, dan teksnya berbeda dari pembukaan UUD 1945 Badan Anti Korupsi Nasional. Syarief Hasan mengatakan: “Perbedaan ini dapat menyebabkan berbagai interpretasi, perselisihan, mengurangi atau bahkan mendistorsi prinsip Pancasila, sehingga menjadikannya cara untuk memasukkan ideologi lain ke dalam Pancasila.”

HIP Prinsip pertama dari RUU ini hanya menyebutkan keilahian, yang akan bertentangan dengan prinsip pertama Pancasila. Prinsip kedua hanya menyebutkan manusia, dan ini berbeda dari prinsip kedua Pancasila karena mengabaikan keadilan dan peradaban dan karenanya dapat mendistorsi Pancasila.

Prinsip ketiga diartikan sebagai unit yang menghilangkan perbedaan dalam lingkungan masyarakat, dan harus menjadi kekayaan budaya Indonesia. Mengingat perbedaan dalam kerangka kerja Indonesia, kalimat ini juga memiliki rasa persatuan Indonesia yang sangat berbeda. Prinsip keempat menetapkan bahwa tidak ada demokrasi dalam doktrin Pancasla, yang berbeda dari nilai pertimbangan. Selain merujuk hanya pada prinsip kelima keadilan sosial, ia mengabaikan hukuman semua orang Indonesia, sehingga dapat menjadi beragam interpretasi. Tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu ajaran Pancasila, tetapi penggunaan keadilan sosial sebagai meterai utama dari peraturan tersebut mengurangi pentingnya Pancasila secara keseluruhan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kemungkinan Pancasila didasarkan pada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Syarief Hasan tidak menyetujui Pasal 6 UU HIP, yang menyatakan bahwa fitur utama Pancasila adalah Trisila mengkristal di Ekasila. Karena, kata itu tidak pernah disebutkan dalam Lembaran Negara Pemerintah, dan itu bias terhadap Pancasila. Trishila dan Yekasila mengabaikan nilai Tuhan Yang Mahakuasa dan nilai-nilai lain yang secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945. Tanpa menyebutkan nilai keilahian, juga dimungkinkan untuk mempromosikan masuknya ideologi lain yang telah menembus ke dalam Pancasila.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi