Menu Close

Hannover: Intinya adalah bahwa penyebaran Covid-19 tidak membedakan antara agama dan pekerjaan

Hidayat Nur Wahid, wakil presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, mengkritik Komnas HAM karena melakukan penyelidikan bias hanya terhadap umat Islam. Selain itu, penyelidikan juga mencakup opsi sanksi sosial atau denda terhadap Muslim yang berkumpul di masjid pada hari PSBB diumumkan pada bulan Ramadhan. Muslim di Indonesia. Orang-orang dengan kekayaan besar ingat bahwa virus itu bukan komunitas Muslim, tetapi Wuhan, Cina. Sebelum akhirnya tiba di Indonesia, virus menyebar ke Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara lain, yang sebagian besar bukan Muslim. Lalu lintas, pabrik, pasar, dan tempat-tempat ramai lainnya.

<< Komnas HAM harus menghormati hak asasi manusia umat Islam dan bertindak adil tanpa prasangka, dengan mengejar sanksi Muslim yang hanya menyelidiki umat Islam dan menuntut penyembahan yang berkelanjutan untuk mengejar contoh Islamofobia. Di masjid. Namun, jika kelompok agama dan industri lain tidak mematuhi peraturan Covid-19 terkait, itu tidak akan memerlukan sanksi pada kelompok agama dan industri lainnya. "Penyebaran Covid-19 tidak membedakan antara agama dan sejarah pekerjaan," kata Hidayat, seperti dilansir dalam laporan tertulis, Selasa (12/5).

Demi keadilan, selama investigasi KMT, HNW menyatakan bahwa komite menyebutkan aturan PSBB dalam Pasal 13 “Permenkes 9/2020”, yaitu, pembatasan sosial tidak hanya di masjid, tetapi juga harus berlaku untuk kegiatan keagamaan apa pun, publik Kegiatan fasilitas, kegiatan sosial-budaya dan metode transportasi-karena jika Komnas HAM hanya mendiskriminasi umat Islam yang masih beribadah di masjid dan menuntut sanksi, dan Komnas HAM bertindak secara diskriminatif dan tendensius, itu tidak adil dan tidak adil. Akan menjadi solusinya, jadi jangan tanya kelompok agama lain. Kegiatan-kegiatan tempat ibadah lain mungkin juga merupakan kelompok distribusi Covid-19-politisi dari fraksi PKS yang dikutip sebagai contoh. Salah satu orang pertama yang menyebarkan Covid-19 di Jawa Barat sebenarnya berasal dari kegiatan gereja. Artinya, uji coba kepatuhan GPIB juga dilakukan di Hotel Aston Bogor (28/2) dan Seminari Agama GBI di Lembang, Bandung (3/3), serta Seminari Gereja Bethel dan Gereja Surabaya di Jakarta. Diadakan. Selain itu, kegiatan non-agama juga dilakukan. Misalnya, Konferensi Regional Hipmi di Jawa Barat (9/3) diadakan di Karawang dan acara di Pabrik Rokok Sampoerna di Surabaya, di mana 65 karyawan memiliki sikap positif terhadap Covid-19. Baru-baru ini, Covid-19 telah menyebar di KRL, oleh karena itu, meskipun ditolak oleh Menteri Perhubungan, Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Barat tetap menuntut agar mereka menghentikan kegiatan. Sehingga semua orang sehat dan aman. Jika mereka melanggar peraturan, mereka akan digunakan secara adil, tidak lunak, selektif, dan diskriminatif. Hanya pihak yang tidak mengikuti aturan yang bisa dikenai sanksi. Dan hanya mereka yang merupakan propagandis Covid-19, karena hal-hal seperti ini, selain tidak konsisten dengan fakta dan gagal mencapai rasa keadilan, akan benar-benar membawa kebisingan dan kecemasan, yang akan melemahkan kekebalan masyarakat, sehingga mudah Menandatangani Covid-9 .

Dia menambahkan: “Sikap pilih-pilih ini juga dapat membuat kita menyimpang dari kelompok diffuser Covid-19 lainnya, seperti kegiatan cluster lainnya, yang juga terbukti sebagai pusat distribusi Covid-19.” -Seperti yang kita semua tahu, Komnas HAM melakukan survei online dari 29 April hingga 4 Mei 2020. Dalam hasil survei, 99% responden menyadari risiko shalat di tempat ibadah, 95% responden mendengar MUI dan Kementerian Agama berdoa di rumah, dan 70,8% responden mengatakan bahwa mereka berdoa. Sanksi dikenakan pada Muslim yang terus beribadah di tempat ibadah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi