Menu Tutup

RI MPR dan KPK mencapai konsensus pada empat pilar kerja sama sosial

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Ketua MPR Indonesia Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa MPR Indonesia akan bekerja sama dengan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mensosialisasikan empat pilar MPR Indonesia. Melalui sosialisasi ini, harus mewujudkan pengembangan hukum dan memberantas korupsi berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum.

<< Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia dan ketua Komite Anti-Korupsi sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman untuk mewujudkan sosialisasi keempat pilar Republik Indonesia. KPK sangat penting. MPR RI harus memperkuat penegakan hukum dan memberantas korupsi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, "kata Bamsoet usai bertemu dengan pimpinan KPK di kantor KPK di Jakarta, Senin (9/9/20).

Wakil ketua MPR juga menghadiri pertemuan tersebut. RI, termasuk Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Arsul Sani, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad. Direktur Badan Pertahanan Nasional FKPPI, kunjungan pemimpin MPR ke KPK adalah kunjungan KPK ke MPR pada Selasa (14/1/20). Menanggapi wawancara tersebut. MPR RI dan KPK berkomitmen untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Selain KPK, para pemimpin MPR Indonesia juga akan mengadakan pertemuan etnis di berbagai penegakan hukum dan Peradilan, seperti polisi, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Pertemuan nasional yang sebelumnya diselenggarakan oleh Konperensi Konsultasi Rakyat Indonesia merupakan pelengkap bagi berbagai partai politik, organisasi non-pemerintah dan organisasi keagamaan.

<< Oleh RPD RI dan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR), Badan Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari anggota DPD RI, akan terus mendukung pekerjaan KPK. "Menimbang bahwa korupsi adalah epidemi yang sangat berbahaya. Ini tidak hanya mengarah pada penurunan kualitas demokrasi, tetapi juga merampas hak asasi manusia, karena telah menyebabkan penderitaan serius bagi semua aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tidak dapat dikelola oleh Partai Rakyat sendiri, "jelas Bamsoet.-Ketua DPRRI 2014-2019 mengatakan bahwa salah satu pekerjaan untuk memberantas korupsi di Indonesia dapat dimulai dengan memperbaiki partai politik. Karena di negara demokrasi seperti Indonesia, justru Partai-partai politik telah melakukan berbagai tanggung jawab dalam merekrut pegawai negeri sipil dan posisi kepemimpinan dari kabupaten ke tingkat pusat. "Sangat penting bahwa Komite Penghapusan Korupsi (KPK) memberikan penelitian dan rekomendasi tentang prosedur manajemen partai politik. Politik yang bagus. Karena itu, jika partai politik sehat sebagai fondasi demokrasi, maka negara dan kehidupannya juga akan sehat. Jika partai benar-benar memenuhi sarana perjuangannya untuk kemakmuran, tidak akan ada lagi korupsi. Orang, bukan untuk kemakmuran mereka sendiri. Kata Bamsoet. -Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia menambahkan bahwa membersihkan partai politik dari oligarki juga akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan politik untuk melindungi kepentingan publik. Karena itu, sangat penting bagi partai politik untuk mendapatkan sumber pendanaan yang tidak melanggar hukum.

“Salah satu hasil studi KPK adalah bahwa negara perlu memberikan dukungan keuangan kepada partai politik. Oleh karena itu, partai politik dapat menerima kompensasi 16.922 rupee. Setidaknya sesuai dengan persyaratan negara KPK, persyaratan ini dapat memenuhi 50% atau 8.461 rupee per suara. Bamsoet menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Januari 2018, negara akan memberikan bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp 1.000 per suara. Kajian KPK perlu dikaji lebih lanjut.

Wakil presiden Grup Pancasila Youth menambahkan bahwa Transparency International Survei yang dirilis dari Indeks Persepsi Korupsi masih menunjukkan bahwa negara-negara dengan peraturan ketat tentang dana kampanye diselingi dengan persepsi yang baik tentang indeks korupsi.Ini tidak mengejutkan, karena pejabat publik akan bekerja dengan baik jika mereka berdiri dengan benar.

“Tetapi jika pejabat berdiri karena kebijakan moneter, suatu hari mereka berpikir ini bukan masa depan rakyat. Ini cara mengembalikan modal dan mempersiapkan.Modal berkelanjutan menghadapi pemilihan berikutnya. Karena itu, BJP juga harus mempertimbangkan apakah masih perlu mempertahankan atau mempertahankan demokrasi berbiaya tinggi saat ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi