Menu Close

Tapera (Syarief Hasan) meluncurkan

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2020 dan secara resmi merilis Rencana Tabungan Perumahan Publik (juga dikenal sebagai Tapera). Tetapi rencana itu memicu protes karena dalam lingkungan ekonomi yang tidak pasti yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, pemerintah akan memotong kontribusi Tapera untuk meningkatkan gaji pegawai negeri dan swasta sebesar 3%. Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta pemerintah menjelaskan sumbangan tersebut.

“Donasi ini akan memakan waktu lama untuk menjadi dana besar. Pemerintah harus menjelaskan mekanisme ini,” kata Syarief Hasan dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Kamis (6 April 2020). Saya juga ingin tahu bagaimana pekerja swasta yang di-PHK selama pandemi Covid-19 bekerja. Bagaimana dengan karyawan yang sudah memiliki perumahan? “Jadi, apa dana itu?” Tanya Syarief Hasan

— Kita tahu bahwa selain karyawan dan karyawan, majikan juga merasa dirugikan oleh pengurangan ini karena majikan harus membayar untuk setiap karyawan 0,5% dari pengurangan gaji. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa rencana Tapera akan membebani pengusaha kecil dan menengah yang berjuang untuk mempertahankan stabilitas bisnis mereka selama pandemi Covid-19.

Rencananya bukan tanpa kemauan pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional. Sebagai asosiasi industri atau asosiasi di Indonesia, Apindo sangat menolak rencana ini. Menurut Syarief Hasan, kebijakan Tapera belum mendesak karena pandemi Covid-19 masih membuat orang sulit bertahan hidup.

“Penghematan perumahan dapat dicapai melalui model lain tanpa harus memotong upah karyawan dan beban kecil dan menengah, perusahaan besar. Belum lagi upah karyawan yang mendapat manfaat dari pemotongan besar. Sama seperti peningkatan pemotongan pemerintah untuk pengeluaran BPJS pasti akan mengganggu Situasi keuangan karyawan, “katanya. Jika harga kebutuhan pokok meningkat sementara mengurangi upah karyawan dari kontribusi Tapera, situasi ini akan memberi tekanan pada keuangan publik.

Syarief Hasan mengingatkan Anda bahwa Dana Tapera adalah dana raksasa. Karena itu, agensi manajemen Tapera harus transparan dan mempertahankan gaya lama dalam pengelolaan dana besar. Dia berkata: “Direktur, inspektur senior dan karyawan semua harus membayar biaya, sehingga pengelolaan dana ini juga sangat rapuh.”

Pemerintah, terus berbicara tentang Syarief Hasan, juga harus memperhatikan inflasi real estat. Karena tingkat inflasi di sektor real estat adalah yang tertinggi di sektor lain. Selain itu, konsep Tapera adalah konsep jangka panjang, dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang, harga rumah akan tumbuh secara eksponensial. Pemerintah harus mempertimbangkan ini. Dia mengatakan: “Jangan biarkan pemerintah menaikkan biaya lagi karena kenaikan harga real estat.” Misalnya, program pemberian layanan tambahan (JT) BP Jamsostek, yang juga menyediakan fasilitas pembiayaan real estat dan pembayaran hipotek (KPR). Selain itu, ada rencana hipotek bebas bunga (PUM) untuk TNI, Porri, PNS, PNS Polri dari Kementerian Pertahanan dan PT Asabri dengan mengurangi pensiun (THT), asuransi kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM)) , Dan nilai tunai dari nilai pensiun (NIPNPE).

“Seharusnya tidak ada duplikat rencana. Rencana ini pada akhirnya akan menghambat dan membahayakan masyarakat yang telah menderita berbagai pemotongan gaji dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi