Menu Close

Wakil Presiden MPR Indonesia ingin agar pemerintah menghormati keputusan badan hukum tersebut

TRIBUNNEWS.COM-Sejak keputusan Presiden Jokowi, telah ada beberapa pelanggaran hukum pemerintah berdasarkan keputusan pengadilan. Ini termasuk kebijaksanaan untuk memperlambat dan memblokir Internet di Papua dan Papua Barat. Hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Nasional Jakarta (PTUN) pada (03/06/2020) menunjukkan bahwa keleluasaan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi untuk memperlambat dan memblokir Internet tidak memenuhi persyaratan UU No. 30. Hasilnya adalah tahun 2020. Oleh karena itu, banyak orang Papua dan Papua Barat tidak dapat mengakses Internet untuk mengetahui kondisi di Papua dan Papua Barat. Dari Agustus tahun lalu hingga September 2019, banyak warga masih merasa dirugikan secara sosial dan ekonomi.

Sebelumnya (22 Maret 2017), pemerintah melanggar Undang-Undang Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) yang melanda wilayah tengah Kalimantan. Hukuman itu datang setelah Pengadilan Negeri Palangkaraya (PN) menyetujui sebagian besar aksi kelas Kampanye Bebas Rokok Kalimantan Tengah (GAAS). Pemerintah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah (PT) tetapi ditolak pada (19/9/2017). Bahkan permohonan pemerintah kepada Mahkamah Agung untuk mengesampingkan hukuman semula pun ditolak lagi. Akhirnya, pemerintah melanggar undang-undang untuk mengubah putusan (PK), yang ditolak lagi.

Selain itu, pemerintah juga kehilangan kasus untuk meningkatkan biaya pengobatan BPJS. Mulai dari (1/1/2020), pemerintah menggunakan defisit sebagai alasan untuk meningkatkan kontribusi BPJSSanté hingga 100%. Komunitas Pasien Dialisis di Indonesia (KPCDI) juga mengajukan PERPRES Lawsuit No. 75 tahun 2019 tentang peningkatan asuransi kesehatan dari sumbangan BPJS Health. Mahkamah Agung menyetujui gugatan dalam putusannya dan menangguhkan kenaikan biaya perawatan kesehatan BPJS pada 3 September 2020. Namun, pemerintah sekali lagi menaikkan pajak yang berlaku (1/7/2020), dan kenaikannya tidak jauh berbeda dengan kenaikan sebelumnya. Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Syarief Hasan, menjelaskan bahwa ia berharap pemerintah akan memberikan contoh untuk menghormati dan menaati keputusan badan peradilan tertinggi di Indonesia. Seperti bermain sepakbola, pemerintah juga dikalahkan 3-0 oleh rakyat. Tentu saja, dalam situasi pandemi Covid 19 yang parah, ini dapat merusak kepercayaan publik.

“Jika pemerintah tidak menghormati dan tidak menaati keputusan pengadilan, bagaimana dengan orang-orang? Pemerintah harus segera menindaklanjuti keputusan untuk mendirikan rumah sakit paru-paru khusus karena Kahura.” Pemerintah juga harus mempertimbangkan kenaikan biaya BPJS untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung. Pemerintah harus memberi contoh dengan murah hati menerima keputusan Papua dan Papua Barat untuk memblokir Internet untuk mematuhi hukum. “Anggota Komite Tinggi Demokrasi DPP mengatakan bahwa situasi ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setiap kebijakan harus dipertimbangkan dalam semua aspek, terutama yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi