Menu Close

Bamsoet: Suara keadilan tidak sama dengan konspirasi atau penjahat

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-MPR Ketua Bambang Soesatyo mendesak lembaga penegak hukum untuk mengadopsi pendekatan persuasif, humanistik dan strategis untuk penyelesaian tujuh orang muda Papua antara usia lima dan tujuh belas dituntut oleh Pengadilan Negeri Balikpapan di Kalimantan Timur Tuduhan diskriminasi hukum. Karena itu, hal itu tidak akan memicu konflik baru yang dapat menyebabkan kekacauan. Dalam protes anti-rasisme pada Agustus 2019, tujuh anak muda Papua terjebak pada kecurigaan pengkhianatan. Kerja keras dari berbagai pihak untuk pengkhianatan atau proses pidana, enam saudara dan saudari kita, yaitu Surya Anta Ginting, Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni, Charles Kossay, Ambrose Mulait dan Arina Elopere alias Wenebita Gwijangge, akan diterbitkan pada Mei 2020 . Pada hari Sabtu (13/6/20) melawan Makar di Jakarta “. RI UNTUK PAPUA termasuk Yorrys Raweyai, Filep Wamafma, Robert Cardinal dan Willem Wandik. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Paulus Waterpauw, Kepala Inspektur Jenderal Departemen Kepolisian Daerah Papua, Universitas Cenderawasih Akademi Akademik Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Elvira Rumkabu, Direktur Latifa Anum Sirigar dari Liga Demokrasi Papua (ALDP) dan pengacara Piter Ell. Ketua Dewan Konsultasi Rakyat Indonesia juga berbicara dengan Kepala Kepolisian Daerah Papua Paul Watpa ( Paul Waterpaw) menyatakan rasa terima kasihnya. Ia juga merupakan upaya tak kenal lelah di kawasan ini untuk mempertahankan situasi di Papua, jadi “masih mengkhawatirkan.” Paul bangga memiliki putra Papan, seorang jenderal bintang tiga, “Bansue Mengatakan. -Mantan Ketua Komite Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menjelaskan bahwa tahun lalu, insiden “Papan Hotel di Surabaya” dimulai dengan kesalahpahaman tentang apa yang disebut penghancuran bendera merah dan putih. Namun, karena penanganan yang tidak tepat, insiden tersebut sebenarnya memicu konflik, yang menyebabkan Kasus rasisme terhadap pelajar dari kelompok etnis Papua .- “Satu hal yang memprihatinkan adalah perbedaan antara hukuman seorang warga sipil di Surabaya yang rasis dan dijatuhi hukuman lima bulan penjara. Bertolak belakang dengan tuntutan demonstran rasis untuk hukuman maksimal dua belas penjara, Bamsoet menjelaskan bahwa pengkhianatan dijatuhi hukuman penjara sepuluh tahun.

Penegakan hukum berprinsip yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri harus efektif. Proses yang semestinya menekankan prinsip legalitas hukum, termasuk memastikan perlindungan hak-hak hukum setiap warga negara.

“Demikian pula, kasus pengkhianatan harus hati-hati. Dibutuhkan pikiran yang terbuka untuk dapat melihat semua masalah. Pandangan yang berbeda dapat membuat keputusan yang benar-benar sesuai dengan keadilan masyarakat,” kata Bamsoet

Sebelumnya Ketua Majelis Nasional Indonesia mengenang bahwa bahkan untuk negara seperti Amerika Serikat yang sangat matang dalam kehidupan demokratis, masalah SARA (etnis, agama, ras dan antar kelompok) adalah masalah sensitif. -Kekerasan polisi kulit putih mengakibatkan kematian George Floyd, seorang warga kulit hitam, dan memicu gelombang protes dan kerusuhan skala besar di beberapa bagian Amerika Serikat. “Kami jauh lebih beruntung karena kami memiliki Pancasila, mampu menyatukan perbedaan antara ras, agama, ras dan kelompok. Tetapi kami harus tetap waspada, karena ini tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa pihak mencoba menjadi provokator dan mereka memanfaatkan acara-acara Amerika. Membangkitkan sentimen publik, yang dapat mengganggu perdamaian di Papua, khususnya di Indonesia secara keseluruhan .—— Wakil Presiden SOKSI dan Pemuda Pancasila menambahkan bahwa dalam berbagai kekerasan dan kerusuhan di Papua, orang-orang yang paling menderita adalah rakyat. Mempertimbangkan korban material dalam jumlah, terutama yang mati, karena semua kehidupan adalah bagian integral dari jiwa rakyat Indonesia. -Keberadaan MPR FODiharapkan bahwa Papua Nugini akan menjadi pencetus dialog yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah Papua. Untuk menjadikan tanah Cenderawasih, dengan kekayaan alam dan keanekaragaman budayanya, seperti permata khatulistiwa, ia dapat terus menjadi bagian yang indah dari Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukanlah Indonesia. Menjaga perdamaian di Papua adalah bagian integral dari kesejahteraan rakyatnya. “Indonesia tanpa Papua bukanlah Indonesia,” Bamsoet menyimpulkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi