Menu Close

Perhatikan dan tetap waspada agar RI tidak menjadi pusat Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Dalam upaya bersama untuk memutus rantai transmisi Covid-19, Indonesia pantas mendapat optimisme karena tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Jika konsistensi perawatan ini dipertahankan, kekhawatiran bahwa Indonesia dapat menjadi pusat pandemi Covid-19 tidak akan menjadi kenyataan.

Di ruang publik, terutama di Jakarta dan Bodtabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan banyak kota besar lainnya di negara ini, kegiatan masyarakat berskala ekstrim juga harus dipahami sebagai kepedulian. Dan berpartisipasi. Jutaan orang bekerja bersama untuk memutus rantai transmisi Covid-19. Pekerja komunitas dan anak-anak belajar dan bekerja di rumah. Pedagang kaki lima dan warung makan biasanya mekar dari sore hingga malam dan ditutup sementara. Jalan-jalan di banyak kota besar sepi. Tren ini pantas untuk mendorong orang untuk optimis tentang keinginan bersama untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Ada kekhawatiran tentang masalah kepulangan untuk beberapa waktu, karena pandemi Covid-19 diperkirakan tidak akan berakhir selama Ramadhan hingga liburan Idul Fitri tahun ini. Namun, kekhawatiran ini mungkin tidak perlu dibesar-besarkan. Pasalnya, hasil survei Balitbanghub dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan tren relaksasi. Survei online terhadap 42.890 responden dirilis pada hari Minggu (12/4). Akibatnya, 56% responden memutuskan untuk tidak pulang selama pandemi Covid-19. Sulit dipercaya karena pemerintah tidak melarang mudik. Pemerintah hanya menarik bagi mereka yang tidak pulang. Meskipun 37% responden mengatakan mereka tidak pulang, jika tidak mereka mungkin tidak pulang. Setidaknya 7% responden menyatakan bahwa mereka telah kembali ke rumah. Selain itu, keputusan orang yang diwawancarai setidaknya dapat mempromosikan pencegahan penularan oleh banyak pemerintah daerah. Seperti kita ketahui, beberapa pemimpin daerah khawatir bahwa mungkin ada gelombang kepulangan ke Jakarta dan Bodhtabek.

Sikap dan pilihan 56% pengembara disambut oleh kepala desa. Pusat Data dan Informasi Departemen Pedesaan, PDT dan Departemen Urusan Imigrasi Biro Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (PD) melakukan survei terhadap 3.931 responden dari 31 provinsi. Hasilnya benar-benar ambisius, menunjukkan betapa khawatir dan waspada para kepala desa. Karena, tidak kurang dari 89,75% kepala desa mengatakan bahwa mereka tidak setuju apakah penduduk yang tinggal di perkotaan telah melakukan survei lumpur Lebaran 2020 selama pandemi Covid-19. Dengan kata lain, jika pengembara mencintai semua kerabat dan teman-teman mereka di desa, panggilan kepala desa tidak hanya layak didengar, tetapi juga patut diperhatikan. Dihadapkan pada perhatian dan kewaspadaan masyarakat yang perlu bekerja sama untuk memutus rantai transmisi Covid-19. Penduduk kota dan desa juga harus berhati-hati dan waspada. Memang, dalam banyak kasus, orang telah membuktikan bahwa penduduk bahkan tidak terlalu khawatir tentang tujuan pembatasan sosial. Namun, hasil ini bersifat kausal. Hasil dari dua survei cukup untuk menunjukkan sikap dan posisi masyarakat tentang urgensi upaya bersama untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Di Jakarta dan Bodetabek sendiri, karena penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB), potensi peningkatan penularan diperkirakan akan berkurang. Perhatian khusus harus diberikan kepada Jakarta dan daerah sekitarnya karena merupakan pusat pandemi Covid-19. Terlepas dari didirikannya PSBB, kita harus terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan warga ibukota. Sayangnya, meskipun sebagian besar penduduk Jakarta secara sistematis menerapkan pembatasan sosial, masih banyak orang yang terlihat di banyak tempat umum. Pemerintah provinsi DKI menegaskan bahwa masih ada warga yang harus meninggalkan rumah untuk bekerja di kantor. Kegiatan ini menyebabkan penumpang berkumpul di beberapa pembangkit listrik (KRL).

Dalam lingkup aplikasi PSBB, ini tidak masuk akal. Mengingat risiko yang sangat besar, pemerintah provinsi DKI harus menangani masalah ini dengan lebih tegas. Dan, sampai tengahPada April 2020, dari total 267 Kulaluhan di Jakarta, 233 Kulaluhan memiliki kasus positif Covid-19. Selain itu, tingkat peningkatan jumlah pasien Covid-19-positif di Jakarta tidak dapat dihentikan. – Rekomendasi WHO – Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Keputusan Presiden yang tidak membawa bencana yang mengonfirmasi penyebaran Covid-19 memperkuat PSBB sebagai salah satu cara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) diakui Untuk bencana nasional. Diyakini bahwa peraturan ini akan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan semua strata sosial di daerah perkotaan dan pedesaan. Karena penyebaran Covid-19 lebih tergantung pada kegiatan yang terinfeksi, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjaga konsistensi pembatasan sosial. Hanya dengan cara ini pemerintah dan masyarakat dapat mencegah negara dari menjadi pusat pandemi Covid-19. Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat pekerjaan untuk mencegah penyebaran di semua wilayah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi