Menu Tutup

Bamsoet sangat mengutuk pelanggaran ABK terhadap hak asasi manusia Indonesia atas kapal-kapal Cina

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Ketua MPR Indonesia Bambang Soesatyo sangat mengutuk kasus warga negara Indonesia yang diperbudak oleh kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok (ABK). Mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan kasus yang melibatkan kapal nelayan Longxin 605, Longxin 629 dan Tianyu 8.

– Menurut stasiun TV MBC, penderitaan warga negara Indonesia yang bekerja di kapal tersebut berasal dari Korea Selatan, dan itu langsung menutupi Korea Selatan ketika kapal itu bersandar pada kapal. Beberapa hari yang lalu, Busan, Korea Selatan. Warga negara Indonesia ABK dirampas kebebasannya, bekerja di bawah kondisi yang tidak pantas, dan memiliki hak untuk mengambil nyawa dan sisa-sisa warga negara Indonesia yang telah meninggal, tidak dibawa ke pantai, tetapi dibuang ke laut. Tidak hanya itu, orang-orang sangat curiga bahwa merekrut anggota kru Indonesia untuk menghilangkan hak asasi manusia adalah seperti seorang budak. Kondisinya sangat buruk dan harus sangat dihargai oleh Kementerian Luar Negeri. “Setiap orang memiliki hak dan kewajiban mereka sendiri. Bansout mengatakan di Jakarta, Kamis (20/5/20). Tidak cukup bagi Indonesia untuk mengirim catatan diplomatik melalui Kedutaan Besar Indonesia di Beijing. Tetapi Anda juga harus segera menghubungi Kedutaan Besar China di Indonesia. Duta Besar, untuk menjelaskan sepenuhnya. Bahkan, jika perlu, masalah ini dapat diselidiki lebih lanjut. Karena ini bukan pertama kalinya insiden ini terjadi. “Melindungi darah semua orang Indonesia adalah salah satu tujuan nasional dan negara kita. Ini adalah tugas penting pemerintah, sesuai dengan mandatnya selama pelantikan Konstitusi Republik Indonesia (URI NRI 1945) pada tahun 1945: “Kehidupan warga negara Indonesia sama berharganya dengan kehidupan negara Indonesia. Biarkan negara membela warga negara yang menjadi korban perbudakan yang lemah, “tegas Bamsoet. Kementerian Tenaga Kerja sedang menyelidiki kemungkinan perdagangan manusia selama keberangkatan warga negara Indonesia yang menjadi ABK di berbagai kapal penangkap ikan. Kebutuhan ekonomi dipikat oleh perusahaan distribusi tenaga kerja ilegal untuk menarik dana. – “Kami tidak melakukan pekerjaan formal melalui dokumen hukum yang jelas, tetapi menjadi korban perbudakan karena perdagangan manusia. “Itu harus menjadi distributor, dan perusahaan distribusi harus dipelajari dengan cara yang sama dengan legalitasnya. Ini harus menjadi motivasi pemerintah untuk membuktikan dukungan dan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat,” simpul Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi