Menu Tutup

RI MPR dan KPK mencapai konsensus pada empat pilar kerja sama sosial

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Ketua MPR Indonesia Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa MPR Indonesia akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mensosialisasikan empat pilar MPR Indonesia. Melalui sosialisasi ini, harus mewujudkan pengembangan hukum dan memberantas korupsi berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum.

<< Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia dan Ketua Komite Anti Korupsi sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman untuk mewujudkan sosialisasi empat pilar Republik Indonesia. KPK sangat penting. MPR RI memperkuat penegakan hukum dan memberantas nilai-nilai Pancasila, "kata Bamsoet setelah bertemu dengan para pemimpin KPK di kantor KPK di Jakarta, Senin (9/3/20).

Wakil ketua MPR juga menghadiri pertemuan tersebut. RI, Mereka termasuk Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Arsul Sani, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad. Saat menghadiri komite KPK, ketua KPK Firli Bahuri dan komisioner Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata menjelaskan kepada KPK bahwa para pemimpin MPR menjelaskan kepada para pemimpin MPR Kunjungan ini sebagai tanggapan terhadap kunjungan MPR KPK RI., Selasa (14/01/20). Dengan memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga nasional, MPR RI dan KPK berkomitmen untuk saling mendukung – selain KPK, minggu ini Pimpinan MPR Indonesia juga akan mengadakan rapat umum nasional dengan berbagai lembaga penegak hukum dan peradilan. Polisi, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Rapat umum nasional sebelumnya diselenggarakan oleh MPR RI dan berbagai partai politik, LSM. (LSM) dan organisasi keagamaan saling melengkapi.

“MPR RI, sebagai badan perwakilan dari perwakilan rakyat, terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI, dan akan terus mendukung pekerjaan KPK. “Korupsi adalah epidemi yang sangat berbahaya. Korupsi tidak hanya mengarah pada penurunan kualitas demokrasi, tetapi juga mengurangi hak asasi manusia karena menyebabkan penderitaan serius dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, korupsi tidak dapat dikelola oleh KPK sendiri,” jelas Bamsoet. . -Ketua DPR RI 2014-2019 menyatakan bahwa salah satu upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia dapat dimulai dengan partai tetap. Karena di negara demokrasi seperti Indonesia, partai politik bertanggung jawab untuk merekrut berbagai pegawai negeri sipil dan posisi manajemen dari kabupaten hingga tingkat pusat.

“Sangat penting bahwa Komite Penghapusan Korupsi (KPK) memberikan penelitian dan rekomendasi tentang prosedur manajemen partai dan pemerintah. Kebijakan yang benar. Oleh karena itu, jika partai politik sehat sebagai landasan demokrasi, maka negara dan kehidupan negara juga Itu akan sehat. Jika partai-partai politik benar-benar memenuhi cara mereka memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kesejahteraan diri mereka sendiri dan kelompok mereka, maka tidak akan ada lagi korupsi.-Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia menambahkan bahwa dari mata uang Pembersihan partai politik dalam oligarki juga akan berdampak pada kualitas pengambilan keputusan politik untuk menjaga kepentingan publik. Oleh karena itu, sangat penting bagi partai politik untuk mendapatkan sumber pendanaan yang tidak melanggar hukum.

“Salah satu hasil penelitian KPK adalah bahwa negara membutuhkan Berikan dukungan finansial. Oleh karena itu, partai politik dapat menerima kompensasi 16.922 rupee, setidaknya sesuai dengan persyaratan negara KPK, yang dapat memenuhi 50% atau 8.461 rupee per suara. Bamsoet menjelaskan bahwa pada 1 Januari 2018, negara memberikan bantuan keuangan kepada partai politik Rp1.000 per suara. Studi KPK perlu studi lebih lanjut.

Wakil presiden Kelompok Pemuda Pancasila menambahkan bahwa survei Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International masih menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi ketat tentang dana kampanye diselingi dengan indikator yang memiliki persepsi korupsi yang baik. Ini tidak mengherankan, karena pejabat publik akan bekerja dengan baik jika mereka berdiri dengan cara yang benar.

“Tetapi jika pejabat mengambil kantor karena kebijakan moneter, suatu hari mereka berpikir bahwa ini bukan masa depan rakyat. Ini adalah cara mengembalikan modal dan bagaimana mempersiapkan.”Melanjutkan menghadapi pemilihan mendatang, PKK Kosovo juga harus mempertimbangkan apakah masih perlu mempertahankan atau mempertahankan demokrasi berbiaya tinggi saat ini,” simpul Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi