Menu Close

Kebutuhan reformasi OJK belum terpecahkan

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, wakil ketua Partai Progresif Partai Demokrat Indonesia, mendesak pemerintah untuk lebih matang dan berhati-hati dalam merumuskan kebijakan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memang, langkah-langkah yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah baru dalam situasi ekonomi negara, yang sulit untuk diselesaikan karena pandemi Covid-19.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengawasan keuangan harus diubah dari Bank Indonesia (BI) OJK. Karena OJK dianggap lemah dalam melakukan pengawasan keuangan. Namun, Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk mereformasi dan mereformasi OJK tanpa harus mengalihkan fungsinya ke BI.

Dia percaya bahwa meskipun kinerja FSA tidak memenuhi harapan, ini bukan alasan yang tepat untuk kembali ke BI. Transfer ini akan membutuhkan banyak waktu, refleksi, energi, dan dana, yang harus dikonsentrasikan pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dia mengatakan: “Dalam dampak pandemi Covid-19, pergeseran ini dapat mengganggu sektor keuangan.” Dia menambahkan: “Tolong perhatikan pengawasan keuangan. – Anggota Dewan Tinggi untuk Demokrasi juga meninjau pendirian.” Tujuan “Gerakan Keadilan dan Persamaan.” OJK adalah bagian dari upaya pemerintah dan Parlemen Indonesia untuk melakukan reformasi keuangan. Meskipun lembaga tersebut baru dibentuk oleh UU No. 2011, ia mengatakan bahwa lembaga itu didirikan pada 21, 2011, tetapi cita-cita ini telah terbentuk sejak krisis keuangan 1998/1999.

Gagasan mendirikan lembaga independen memang menjadi aturan UU No. 23 tahun 1999. Bahkan, salah satu peraturan menetapkan bahwa undang-undang OJK sudah ada paling lambat pada 31 Desember 2002. Namun, karena berbagai perkembangan, OJK baru lahir pada 2011, dan krisis keuangan global baru saja terjadi. Syarief Hasan mengatakan: “Syarief Hasan juga mendesak pemerintah untuk tidak mendesak sistem regulasi keuangan Indonesia untuk menjalani reformasi komprehensif dengan mengacu pada pendapat negara lain.” Selain belajar dan menganalisis situasi saat ini di Inggris setelah pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (FSA), Indonesia juga harus lulus Lembaga yang mirip dengan Union Bank Jepang, lembaga jasa keuangan Jepang, mengacu pada pengalaman sukses Jepang dalam regulasi keuangan, “katanya. Respons terbaik adalah memperkuat dan meningkatkan sistem pengawasan dalam bentuk reformasi dalam FSA. Jika ada masalah Pemerintah harus bertindak hati-hati dan matang. Memperbaiki dapur dan tidak membakarnya. Syarief Hasan mengatakan bahwa jika dapur dibakar, api akan menghancurkan konsentrasi pemulihan ekonomi, termasuk dalam perang melawan pandemi Covid-19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi