Menu Close

Diperlukan koordinasi yang baik untuk menghadapi ketidakpastian dampak pandemi Covid-19

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden MPR Indonesia Lestari Moerdijat meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menghilangkan hambatan birokrasi dalam setiap kebijakan. Dalam manajemen pandemi Covid-19 di negara tersebut, hambatan untuk koordinasi menjadi semakin jelas.

“Saya melihat bahwa koordinasi memang merupakan titik lemah birokrasi kita. Upaya untuk memperbaikinya harus dimulai dengan kepemimpinan negara, wilayah dan kepemimpinan berbagai kementerian dan lembaga. Harus ada kepemimpinan yang kuat dan koordinasi yang efektif. “Lestari menjelaskan bahwa dalam pernyataannya, Senin (11/5), bahasa sehari-hari disebut Rerie. Reilly percaya bahwa sejak rezim orde baru, masalah koordinasi dalam birokrasi telah menjadi kenyataan. Pada saat itu, birokrasi kita akan menerapkan empat konsep, yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan penyederhanaan. Namun dia menjelaskan bahwa konsep ini tidak muncul sampai pecahnya orde baru. Sejauh ini, koordinasi masih menjadi masalah jangka panjang dalam birokrasi kita.

Rerie percaya bahwa harus ada koordinasi yang baik dalam birokrasi kita. Selain itu, ia menambahkan bahwa tahun ini dan di masa depan, karena pandemi Covid-19, kondisi yang dihadapi Indonesia dan seluruh dunia penuh dengan ketidakpastian. Dia mengatakan: “Banyak tantangan yang kita hadapi tentu memerlukan kecepatan dan ketepatan tindakan. Oleh karena itu, kita memerlukan koordinasi yang kuat dalam birokrasi untuk mengatasi masalah yang ada.” Lairi menambahkan bahwa pemerintah memiliki Covid-19 di Indonesia. Kegagapan pada awal epidemi adalah pelajaran umum bahwa setiap birokrasi pemerintah harus segera memperbaikinya. Menurut anggota partai NasDem, ketika tidak yakin akan dampak pandemi Covid-19, pemerintah dan publik tidak punya waktu untuk memperdebatkan makna sebuah kata. Karenanya, Ryry menekankan bahwa tidak ada pemimpin yang akan mengeluarkan banyak penjelasan dan menciptakan kekacauan.

“Dampak pandemi Covid-19 itu beragam, melibatkan bidang ekonomi, sosial dan budaya, sehingga harus ditangani secara komprehensif dan segera. Sebaliknya, kami lelah mengoreksi pernyataan yang dibuat oleh pejabat,” jelas Rerie.

Dalam menghadapi epidemi Covid-19, Rerie mendesak pemerintah untuk segera melakukan sejumlah besar tes skala besar untuk mengelola epidemi Covid-19 secara lebih efektif. Usap yang dilakukan oleh laboratorium medis Indonesia mengakui dalam pertemuan terbatas bahwa Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) melakukan siaran langsung di YouTube Setpres pada Senin (11/5), mencapai 4.000 hingga 5.000 sampel per hari. Angka tersebut masih jauh dari mencapai target 10.000 sampel. Pada saat yang sama, Worldometer menunjukkan bahwa pada Senin (11/5), tingkat tes berdasarkan jumlah tes per juta orang Indonesia adalah 579, yang masih lebih rendah dari tes Namibia per 607 orang. Berapa kali. Juta penduduk

— Di Asia, rasio tes Indonesia masih jauh lebih rendah dari India, di mana 1.213 tes dapat dilakukan per juta penduduk. Bahkan di Asia Tenggara, tingkat tes di Filipina jauh lebih baik, mencapai 1.489 tes per juta orang.

Menurut Jokowi, kinerja tes yang buruk disebabkan oleh buruknya fungsi laboratorium milik pemerintah. Dalam jaringan 104 laboratorium rujukan, hanya 53 laboratorium yang beroperasi optimal. Salah satu kendala yang ditemui adalah kurangnya tenaga laboratorium. “Tentu saja, penyesuaian harus dilakukan agar orang yang diperbantukan dari laboratorium dapat menangani sampel dalam pengujian skala besar. Mereka membutuhkan koordinasi yang baik untuk melakukan ini,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi