Menu Tutup

Dua senator kepresidenan tersandung, Ahmad Basarah: belajar pelajaran dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Presiden MPR Ahmad Basarah mengatakan bahwa kasus yang menjangkiti dua mantan staf khusus presiden Belva Devara dan Andi Taufan harus menjadi pelajaran bagi semua staf khusus presiden dan pejabat negara untuk Selalu hindari penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan- “Memang, kasus-kasus ini disesalkan karena menjadi tumpuan negara dan harapan kaum milenial.” Namun di balik hancurnya dua mantan staf khusus presiden itu, masih banyak yang harus dilakukan. Hikmahnya sehingga kita bisa belajar dari mereka agar selalu terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan, ” kata Basarah kepada Jakarta, Sabtu (25/4/2020). Ketua DPP Partai Demokrat Indonesia anti-PDI ini lebih lanjut menyatakan bahwa pada dasarnya setiap pejabat pemerintah adalah Kewajiban untuk menaati hukum penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, instansi dan / atau pejabat pemerintah harus berpedoman pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan kekuasaannya dan berdasarkan ketentuan hukum. Mereka dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pemerintahan. ‘ ‘Basarah menjelaskan. Pemerintah, karenanya UU No. 30/2014 telah menjadi referensi normatif dalam urusan pemerintahan. “Oleh karena itu, tidak akan ada’ penyalahgunaan kekuasaan ‘seperti mantan staf khusus presiden. “Menurut Basasrah, penyalahgunaan kekuasaan pada hakikatnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan, pengunduran diri atau pelanggaran hukum sebagai pejabat formal atas nama kepentingan individu atau kolektif.” “Dasar hukum penggunaannya adalah Pasal 17 UU No 1. (1) dan (2). Peraturan tentang administrasi pemerintahan tanggal 30 30 2014, ” jelas Doktor Hukum Universitas Diponegoro Semarang Semarang.

Dalam UU / 30/2014, Pada ayat (1) jelas disebutkan bahwa pejabat dan / atau lembaga pemerintah melarang pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaannya; ketentuan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan pada ayat (2) (1) meliputi: larangan melebihi kewenangan; b. Larangan campuran kekuasaan dan / atau Dan larangan tindakan sewenang-wenang.Selain itu, ketentuan Pasal 18, ayat 2 menyatakan bahwa “jika keputusan dan / atau tindakan berikut diambil, lembaga pemerintah dan / atau pejabat dianggap dicampur dalam arti Pasal 17 ayat 2 b. mekanisme. Di luar ruang lingkup domain yang disediakan atau otorisasi substantif, dan / atau b. Pelanggaran tujuan pemberian otorisasi.

Kemudian, Pasal 18 (3) menyatakan: “Instansi pemerintah dan / atau pejabat dianggap bertindak sewenang-wenang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 (2) c, jika keputusan dan / atau Atau mengambil tindakan untuk menyelesaikan sesuatu tanpa kuasa; dan / atau b. Berbeda dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Basala, jika ketentuan hukum tersebut di atas disebutkan, maka staf Presiden Chokovi Perilaku ini ditandai sebagai penyalahgunaan kekuasaan (2) dan (3) RI No. 30/2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian 18, Bagian 18, Bagian 1 dan Bagian 2.

“Meskipun Belva Devara dan Andi Taufan melakukan kesalahan, tetapi mereka dengan tulus meminta maaf karena mengakui kesalahan mereka dan mengundurkan diri. Ini sikap yang harus diapresiasi. Kedua pemuda ini bisa menjadi panutan bagi PNS yang pernah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka harus siap mundur ”, ungkap dosen UNISMA itu. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi