Menu Close

Bamsoet: PBNU menyerukan penghentian UU HIP dan merekomendasikan agar BPIP mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Ketua MPR Indonesia Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa Komite Eksekutif Nahdatul Ulama (PBNU) sepakat bahwa undang-undang tersebut tidak menyediakan Ideologi Pancasila (HIP). benar. Karena itu, PBNU meminta pembatalan atau penarikan UU HIP.

“Namun, semangat memberikan kerangka hukum kepada badan pembimbing ideologis Pancasila harus dipertimbangkan. PBNU mengusulkan struktur hukum atas nama RUU BPIP (RUU). Kemudian, kami akan hadir di hadapan para legislator (yaitu, pemerintah dan parlemen) ) Mengajukan pertanyaan teknis, “kata Bamsoet setelah bertemu dengan para pemimpin PBNU di kantor PBNU di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

PBNU secara langsung menyatakan pandangan yang sama. Ketua Said Azil Silaj (Siegj Siradj) mengatakan kepada wartawan di tempat yang sama. -Dalam pertemuan tersebut, Wakil Pembicara Dewan Konsultasi Rakyat Indonesia Ahmed Bashara, Sharif Hassan, Azul Sani dan Zukifri Hassan, dan Ketua PBNU Said Azir Sila Jie dan direktur PBNU lainnya. — Dalam pertemuan itu, ketua MPR RI juga meluangkan waktu untuk berdoa bagi manajer umum PBNU yang berusia 67 tahun. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menambahkan bahwa MPR RI dan PBNU juga memiliki pandangan yang sama bahwa Pancasila, sebagai ideologi, filosofi dan landasan nasional, tidak memerlukan perdebatan. tidak lagi.

Hal yang sama berlaku untuk hubungan antara Pancasila dan agama, tanpa tantangan.

Ingat, bapak pendiri menunjukkan kebijaksanaan dan kebijaksanaan ketika mereka memprioritaskan kepentingan nasional dan nasional daripada kepentingan individu dan kolektif. — “KH Wahid Hasyim, yang saat itu berusia 31 tahun, Nahdlatul Ulama, membantu menghindari konflik etnis yang disebabkan oleh konflik agama. Dia dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya didorong untuk menghilangkan kata” suci “untuk memenuhi kewajiban Syariah Islam , Sehingga orang-orang yang beriman dalam Piagam Jakarta menjadi Dewa Mahakuasa yang pertama. Dari Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam atau agama lain. Karena salah satu akar dari nilai-nilai Pancasila adalah agama, ” Khusus dijelaskan.

Ban Ki-moon, kepala Departemen Pertahanan Nasional, menambahkan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi, dan filosofi dan dasar negara membentuk norma-norma hukum. Oleh karena itu, ketentuan hukum ideologi Pancasila tidak jelas. .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi