Menu Close

Delegasi STIA Puangrimaggalatung mengunjungi MPR untuk mendorong mereka memahami Konstitusi

TRIBUNNEWS.COM-Pada tanggal 11 Maret 2020, di depan ratusan siswa dari STIA Puangrimaggalatung di Sulawesi Selatan, mereka mengisi gedung Nusantara V di gedung MPR di Senayan Jakarta. Budi Muliawan, Kepala Misi, Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal MPR, menunjukkan bahwa anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD. Dia mengatakan: “Meskipun merupakan lembaga nasional yang independen, ketika anggota Partai Demokrat Rakyat dan Partai Demokrat Rakyat bergabung, mereka adalah anggota Republik Demokratik Rakyat.” Menurut alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, DPR memiliki 575 anggota, sementara DPD Anggotanya 136

. Dia berkata: “Karena itu, keanggotaan MPR adalah 711.”

Selama pertemuan itu, saya berharap bahwa para siswa di kampus di Gushe, Provinsi Sulawesi Selatan akan mengenal perwakilan masyarakat dari daerah pemilihan. Dia menjelaskan: “Saya selalu mendorong orang untuk mengetahui perwakilan rakyat karena mereka adalah orang yang memperjuangkan keinginan kita.”

Selama penelitian, Budi Muliawan menjelaskan tentang MPR Tanggung jawab dan wewenang. Tunjuk fungsi dan wewenang, dan menjadi presiden dan wakil presiden. Dia mengatakan: “Pada 2019, MPR mengangkat Tuan Yoko Widodo dan Tuan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 2019-2024. “Tugas dan wewenang MPR lainnya akan diamandemen dan konstitusi akan diamandemen, dan presiden akan dibubarkan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Konstitusi yang dikeluarkan untuk siswa yang mengenakan seragam almamater adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konstitusi adalah yang pertama. Dalam konstitusi, Semua hak dan kewajiban warga negara serta tugas dan wewenang lembaga negara telah diatur. Budi Muriawan selalu mendorong delegasi yang datang ke MPR untuk membaca konstitusi. Alasan mengapa hal itu dianggap penting adalah bahwa membaca konstitusi memungkinkan kita Sadar akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. “” Jadi kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. eans, “ujarnya. Kalau paham konstitusi, tidak hanya istimewa. Dengan memahami konstitusi, jika undang-undang bertentangan dengan konstitusi, orang bisa melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan:” Seharusnya tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi