Menu Tutup

Sertifikat pra-pekerjaan yang bermasalah, wakil presiden MPR: mengimplementasikan rekomendasi KPK

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tanda-tanda pelanggaran program sertifikasi pra kerja. KPK juga melakukan penelitian terkait rencana pemerintah ini. Akibatnya, Komisi Anti Korupsi menemukan tujuh masalah dalam pengelolaan program kartu kerja, yang dapat menyebabkan kerugian nasional. Sebaliknya, Partai Revolusi Rakyat juga membuat tujuh rekomendasi kepada pemerintah. Mengenai kesimpulan ini, Jaziru Fawaid, wakil ketua Konferensi Konsultasi Rakyat, mengatakan bahwa sejauh ini, banyak partai politik telah mencurigai bahwa ada banyak masalah dengan sertifikat pekerja, kepemimpinan yang buruk dan manajemen yang buruk. Jazilul Fawaid, yang biasa disapa Gus Jazil, mengatakan, Jumat (19 Juni 2020), “Fakta membuktikan klaim ini dikukuhkan atas rekomendasi KPK. Saya yakin KPK telah mempertimbangkan dengan cermat dan obyektif.” Pimpinan pemerintah berharap pemerintah memperhatikan dan mengikuti rekomendasi KPK. Ia mengatakan: “Jika usulan KPK tidak dipertimbangkan, dapat meningkatkan kecurigaan masyarakat.” Terkait usulan KPK agar pemerintah mengalihkan pelaksanaan program kartu kerja ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), DPP Wakil Ketua PKB menyatakan bahwa Departemen Sumber Daya Manusia dan BNSP sebenarnya adalah bagian dari pemerintah, sehingga rekomendasi tersebut dianggap tepat. “Toh, kalau diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja” dan BNSP, itu juga bagian dari pelaksanaan lapangan pemerintah. Dia mengatakan bahwa kami juga akan memantau kinerjanya. Seperti diketahui, KPK menemukan tanda-tanda abnormal pada program kartu kerja. KPK juga melakukan penelitian terkait rencana pemerintah ini. Akibatnya, Komisi Anti Korupsi menemukan tujuh masalah dalam pengelolaan program kartu kerja, yang dapat menyebabkan kerugian nasional. Sebaliknya, Partai Revolusi Rakyat juga membuat tujuh rekomendasi kepada pemerintah.

Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, mengungkapkan sesuai rekomendasi pertama, peserta yang masuk daftar putih atau pekerja terdampak Covid-19 tidak perlu mendaftar secara online, melainkan sudah didaftarkan oleh Project Management Office (PMO). ) Atau hubungi manajer rencana pekerja. Kedua, sebagai peserta program cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas peserta, tanpa menggunakan fungsi lain yang akan menimbulkan biaya tambahan. “Ketiga, komite harus berkonsultasi dengan Kantor Kejaksaan Agung, Jamdatun untuk nasihat hukum tentang bekerja sama dengan 8 platform digital. Jika itu termasuk dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa publik (GSP) barang dan jasa, Alexander ada di Lapangan Merah KPK. Konferensi pers mengatakan, Gedung putih akan dibangun di Jakarta pada Kamis (Kamis) 18 Juni 2020.

Keempat, Alexander melanjutkan dengan mengatakan bahwa platform digital seharusnya tidak memiliki konflik kepentingan dengan penyedia pelatihan (LPP). Oleh karena itu, perlu untuk berhenti melaporkan 250 kursus pelatihan dengan potensi konflik kepentingan. Kelima, menyimpan materi pelatihan dan kualifikasi mereka untuk menentukan apakah akan dikirimkan secara online. Dia mengatakan: “(Pelatihan) melibatkan semua pihak yang terlibat dalam bidang pelatihan, dan dalam bentuk pedoman teknis diajukan. “Enam. Materi pelatihan yang ditentukan untuk dilatih secara bebas melalui Internet harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan. Oleh LPP Tujuh, pelaksanaan pelatihan online harus memiliki mekanisme kontrol untuk menghindari fiksi.

Misalnya, kata Alexander, pelatihan harus interaktif Sehingga peserta dapat berpartisipasi dalam seluruh pelatihan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi